Berita

Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, Pieter Tobias Pattiasina/Ist

Politik

Cegah Tragedi Pemilu 2019, Perketat Skrining Kesehatan Petugas KPPS

SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 19:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menjelang pencoblosan Pemilu 2024, sorotan tertuju pada isu kesehatan. Hal ini melihat catatan data Kementerian Kesehatan yang mengungkap 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 lainnya jatuh sakit di Pemilu 2019.

Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, Pieter Tobias Pattiasina menegaskan, pentingnya mencegah tragedi serupa terulang pada pemilu kali ini. Menurutnya, langkah-langkah pencegahan harus diambil secara serius oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan adanya surat keterangan sehat sebagai syarat seleksi anggota KPPS. Hal ini harus dilakukan dengan memperketat skrining kesehatan dari setiap calon anggota KPPS.


Pattiasina menekankan bahwa kesehatan petugas KPPS merupakan aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terdapat 13 jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian petugas KPPS di 15 provinsi pada Pemilu 2019.

"Ini menjadi alarm bagi semua pihak terkait untuk lebih berhati-hati dan memperketat standar kesehatan bagi petugas KPPS," kata Pattiasina, Sabtu (3/2).

Pattiasina juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi semua petugas KPPS.

Ia mengingatkan bahwa kesehatan adalah aset utama yang harus dijaga dengan baik, terutama dalam situasi yang membutuhkan kerja keras dan tingkat kewaspadaan yang tinggi seperti penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait lainnya juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan penanganan kesehatan bagi petugas KPPS.

Kerjasama antara KPU, Kementerian Kesehatan, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga integritas dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024," demikian Pattiasina.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya