Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD/Ist

Politik

Mundur Jelang Pencoblosan, Mahfud Ciptakan Narasi Jokowi Tak Netral

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 14:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet Presiden Joko Widodo, dinilai terlalu politis.

Direktur Eksekutif Sentral Poilitik, Subiran Paridamos menilai tidak masuk logika jika Mahfud keluar kabinet karena alasan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Mahfud ini bukan lagi sikap negarawan, melainkan sikap politis yang memiliki unsur persuasif kampanye di dalamnya," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/2).


Di sisi yang lain, sosok yang kerap disapa Biran itu juga melihat dampak bagi pemerintah Jokowi dari sikap politis Mahfud tersebut.

"Sikap ini juga bisa saja menggembosi pemerintahan Jokowi untuk menciptakan narasi di luar, bahwa pemerintahan Jokowi benar-benar tidak netral," kata Biran.

Kendati begitu, lulusan S2 ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengaku tidak begitu yakin dampak positif bakal diperoleh Mahfud, khususnya terkait peningkatan elektoral cawapres nomor urut 3 tersebut bersama sang capres Ganjar Pranowo.

"Andaikan Mahfud mundur sejak dirinya secara resmi telah menjadi kontestan pilpres, maka tentu sikap itu akan dipahami sikap negarawan," tutur penulis buku "Negara Katanya" itu.

"Dan murni memberikan pesan bahwa beliau adalah contoh dan teladan bagi pejabat lain untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan," demikian Biran.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya