Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2)/RMOL

Politik

Bendera PDIP Diturunkan Oknum Paspampres saat Jokowi ke Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) milik PDIP oleh oknum yang diduga pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Insiden itu terjadi saat Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa kemarin (30/1).

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi harus merespons hal tersebut, mengingat peritiwa serupa bukan kali pertamanya menimpa PDIP. Ia pun menyesalkan cara-cara intimidatif tersebut terus digunakan oleh penguasa.  


“Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka (kader PDIP) menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai Paspampres.

Selain kekerasan yang dialami kadernya usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, oknum yang mengaku sebagai Paspampres itu sempat meminta untuk menurunkan bendera PDIP.

“Tadi malam (Senin, 29/1), kader PDIP juga diintimidasi untuk menurunkan bendera partai. Lalu, mereka melaporkan ke saya sebagai penanggungjawab partai tertinggi di Gunungkidul,” ucap Endah kepada wartawan Rabu (31/1).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya