Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2)/RMOL

Politik

Bendera PDIP Diturunkan Oknum Paspampres saat Jokowi ke Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) milik PDIP oleh oknum yang diduga pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Insiden itu terjadi saat Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa kemarin (30/1).

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi harus merespons hal tersebut, mengingat peritiwa serupa bukan kali pertamanya menimpa PDIP. Ia pun menyesalkan cara-cara intimidatif tersebut terus digunakan oleh penguasa.  


“Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka (kader PDIP) menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai Paspampres.

Selain kekerasan yang dialami kadernya usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, oknum yang mengaku sebagai Paspampres itu sempat meminta untuk menurunkan bendera PDIP.

“Tadi malam (Senin, 29/1), kader PDIP juga diintimidasi untuk menurunkan bendera partai. Lalu, mereka melaporkan ke saya sebagai penanggungjawab partai tertinggi di Gunungkidul,” ucap Endah kepada wartawan Rabu (31/1).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya