Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2)/RMOL

Politik

Bendera PDIP Diturunkan Oknum Paspampres saat Jokowi ke Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) milik PDIP oleh oknum yang diduga pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Insiden itu terjadi saat Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa kemarin (30/1).

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi harus merespons hal tersebut, mengingat peritiwa serupa bukan kali pertamanya menimpa PDIP. Ia pun menyesalkan cara-cara intimidatif tersebut terus digunakan oleh penguasa.  


“Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka (kader PDIP) menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai Paspampres.

Selain kekerasan yang dialami kadernya usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, oknum yang mengaku sebagai Paspampres itu sempat meminta untuk menurunkan bendera PDIP.

“Tadi malam (Senin, 29/1), kader PDIP juga diintimidasi untuk menurunkan bendera partai. Lalu, mereka melaporkan ke saya sebagai penanggungjawab partai tertinggi di Gunungkidul,” ucap Endah kepada wartawan Rabu (31/1).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya