Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2)/RMOL

Politik

Bendera PDIP Diturunkan Oknum Paspampres saat Jokowi ke Gunungkidul, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden penurunan alat peraga kampanye (APK) milik PDIP oleh oknum yang diduga pasukan pengamanan presiden (Paspampres). Insiden itu terjadi saat Kepala Negara melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa kemarin (30/1).

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Hasto, Presiden Jokowi harus merespons hal tersebut, mengingat peritiwa serupa bukan kali pertamanya menimpa PDIP. Ia pun menyesalkan cara-cara intimidatif tersebut terus digunakan oleh penguasa.  


“Sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka (kader PDIP) menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai Paspampres.

Selain kekerasan yang dialami kadernya usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, oknum yang mengaku sebagai Paspampres itu sempat meminta untuk menurunkan bendera PDIP.

“Tadi malam (Senin, 29/1), kader PDIP juga diintimidasi untuk menurunkan bendera partai. Lalu, mereka melaporkan ke saya sebagai penanggungjawab partai tertinggi di Gunungkidul,” ucap Endah kepada wartawan Rabu (31/1).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya