Berita

Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong/RMOL

Politik

Jika Terpilih, Amin Janji Revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja masih menuai banyak pro kontra. Undang-undang sapu jagat ini dinilai melenceng dari perumusan awalnya.

Hal ini diungkap Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong saat menjadi narasumber diskusi publik bertema "Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga" di Kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

"Saya termasuk beberapa penggagas Omnibus Law di periode pertama Presiden Jokowi, dan bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR itu sangat-sangat berbeda dengan niat awal," kata Tom Lembong.


Atas dasar pertimbangan tersebut, Tom menegaskan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mengevaluasi Omnibus Law UU Cipta Kerja jika terpilih menjadi pemimpin selanjutnya.

Tom menekankan setiap aturan harus disandarkan pada prinsip keadilan. Kebijakan yang dihasilkan juga harus disetujui semua pihak.

"Saya malah lebih keras lagi, sebagai Co-Kapten yang membidangi substansi materi dan kebijakan Pak Presiden, saya sudah mengizinkan seluruh unsur kampanye untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan merevisi," tegas Tom Lembong.

Diskusi ini turut menghadirkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Wakil Ketua DPP PKS bidang Tenaga Kerja, Indra; dan Pemerhati Keluarga dan Sosial, Dinar Dewi Kania.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya