Berita

Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1)/Ist

Nusantara

Perkuat Pengawasan Orang Asing Lewat Aplikasi Induksi

RABU, 31 JANUARI 2024 | 16:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1).

Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi menyampaikan diskusi ini sebagai langkah awal perencanaan integrasi data Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk Warga Negara Asing (WNA).

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan, ada mekanisme yang baik dari sinergi antara Kanwil Kemankumham DKI Jakarta melalui Imigrasi dengan Dinas Dukcapil serta Ombudsman RI.


Ibnu mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah berjalan terlebih dahulu, terlihat progres layanan yang meningkat sepanjang 2023 terdapat 908 proses selesai dari 927 permohonan.

"Progres ini merupakan capaian luar biasa. Sesuai arahan Presiden bahwa layanan masyarakat harus diberikan kemudahan dan memudahkan, serta ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang hingga saat ini masih terus memberikan atensi yang membangun," kata Ibnu

Asisten Muda Ombudsman RI, Andi mengatakan, Jakarta harus menjadi barometer keakuratan data, layanan yang terintegrasi serta layanan yang mudah untuk masyarakat.

"Kami surprise, ternyata alhamdulillah hari ini berjalan cukup cepat dan sistimatis. Karena biasanya untuk integrasi layanan memakan waktu yang panjang dan alot," kata Andi.

Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyambut baik aplikasi Induksi. Menurutnya, Jakarta perlu penataan yang baik bagi WNA dan perlu dikelola.

"Aplikasi Induksi merupakan solusi data yang tertib, akurat dan update," kata Budi.

Budi menambahkan bahwa DKI Jakarta bertransformasi menjadi global city, sehingga perlu ada penataan perkotaan yang modern pada berbagai lini sektor untuk mengatur Jakarta.

"Salah satunya di bidang kependudukan, sehingga Jakarta siap menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dunia dan dapat bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," kata Budi.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya