Berita

Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1)/Ist

Nusantara

Perkuat Pengawasan Orang Asing Lewat Aplikasi Induksi

RABU, 31 JANUARI 2024 | 16:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1).

Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi menyampaikan diskusi ini sebagai langkah awal perencanaan integrasi data Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk Warga Negara Asing (WNA).

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan, ada mekanisme yang baik dari sinergi antara Kanwil Kemankumham DKI Jakarta melalui Imigrasi dengan Dinas Dukcapil serta Ombudsman RI.


Ibnu mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah berjalan terlebih dahulu, terlihat progres layanan yang meningkat sepanjang 2023 terdapat 908 proses selesai dari 927 permohonan.

"Progres ini merupakan capaian luar biasa. Sesuai arahan Presiden bahwa layanan masyarakat harus diberikan kemudahan dan memudahkan, serta ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang hingga saat ini masih terus memberikan atensi yang membangun," kata Ibnu

Asisten Muda Ombudsman RI, Andi mengatakan, Jakarta harus menjadi barometer keakuratan data, layanan yang terintegrasi serta layanan yang mudah untuk masyarakat.

"Kami surprise, ternyata alhamdulillah hari ini berjalan cukup cepat dan sistimatis. Karena biasanya untuk integrasi layanan memakan waktu yang panjang dan alot," kata Andi.

Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyambut baik aplikasi Induksi. Menurutnya, Jakarta perlu penataan yang baik bagi WNA dan perlu dikelola.

"Aplikasi Induksi merupakan solusi data yang tertib, akurat dan update," kata Budi.

Budi menambahkan bahwa DKI Jakarta bertransformasi menjadi global city, sehingga perlu ada penataan perkotaan yang modern pada berbagai lini sektor untuk mengatur Jakarta.

"Salah satunya di bidang kependudukan, sehingga Jakarta siap menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dunia dan dapat bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," kata Budi.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya