Berita

Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1)/Ist

Nusantara

Perkuat Pengawasan Orang Asing Lewat Aplikasi Induksi

RABU, 31 JANUARI 2024 | 16:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Diskusi Pelaksanaan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan di Jakarta, Rabu (31/1).

Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi menyampaikan diskusi ini sebagai langkah awal perencanaan integrasi data Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk Warga Negara Asing (WNA).

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan, ada mekanisme yang baik dari sinergi antara Kanwil Kemankumham DKI Jakarta melalui Imigrasi dengan Dinas Dukcapil serta Ombudsman RI.


Ibnu mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah berjalan terlebih dahulu, terlihat progres layanan yang meningkat sepanjang 2023 terdapat 908 proses selesai dari 927 permohonan.

"Progres ini merupakan capaian luar biasa. Sesuai arahan Presiden bahwa layanan masyarakat harus diberikan kemudahan dan memudahkan, serta ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang hingga saat ini masih terus memberikan atensi yang membangun," kata Ibnu

Asisten Muda Ombudsman RI, Andi mengatakan, Jakarta harus menjadi barometer keakuratan data, layanan yang terintegrasi serta layanan yang mudah untuk masyarakat.

"Kami surprise, ternyata alhamdulillah hari ini berjalan cukup cepat dan sistimatis. Karena biasanya untuk integrasi layanan memakan waktu yang panjang dan alot," kata Andi.

Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyambut baik aplikasi Induksi. Menurutnya, Jakarta perlu penataan yang baik bagi WNA dan perlu dikelola.

"Aplikasi Induksi merupakan solusi data yang tertib, akurat dan update," kata Budi.

Budi menambahkan bahwa DKI Jakarta bertransformasi menjadi global city, sehingga perlu ada penataan perkotaan yang modern pada berbagai lini sektor untuk mengatur Jakarta.

"Salah satunya di bidang kependudukan, sehingga Jakarta siap menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dunia dan dapat bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," kata Budi.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya