Temuan pemilih siluman dalam daftar pemilihan tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024, Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) melakukan verifikasi ulang.
Wakil Direktur Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Abdullah Al Katiri menjelaskan, dari total DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 dan luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih, ada sekitar 34 persen tidak memiliki data yang jelas.
"Ada 54.105.507 pemilih siluman masuk DPT Pemilu Serentak 2024," ujar Abdullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/1).
Dia mengurai, dari total DPT Pemilu Serentak 2024 di dalam negeri dan luar negeri yang mencapai 204.807.222 pemilih, pemilih siluman yang teridentifikasi yang ada di dalam negeri sebanyak 53.970.419.
"Sementara, pemilih siluman luar negeri sebanyak 135.088 pemilih," sambungnya.
Abdullah juga merinci jenis data pemilih siluman yang teridentifikasi Timnas Amin. Yakni, ada yang di bawah 17 tahun sebanyak 511.188 di dalam negeri, dan 749 di luar negeri.
Kemudian, ada juga data pemilih siluman yang berumur di atas 100 tahun. Di mana, di DPT pemilih dalam negeri sebanyak 9.130 dan di luar negeri 71.
"Ada yang namanya kurang dari 3 huruf. Di dalam negeri 13.523, dan di luar negeri 16. Juga ditemukan nama yang memuat simbol tanda tanya, di dalam negeri 255 dan luar negeri 4," sambungnya mengurai.
Temuan pemilih siluman terbanyak, dipaparkan Abdullah, ada di kategori data alamat yang tidak jelas, seperti nomor RT atau RW yang tercantum adalah 0.
"Yang mencantumkan nomor RW 0, di dalam negeri ada 13.262.225. Yang RT nya 0 ada 611.150, dan yang RT/RW nya tertulis 0 mencapai 35.557.687. Sementara data jenis ini tidak ditemukan di luar negeri," jelasnya.
Selain itu, Abdullah juga menyebutkan jenis data pemilih siluman lainnya berupa data ganda, baik dari namanya, kelurahannya, nomor atau ID desanya, RT dan RW nya, serta TPS nya sama.
"Bila hal ini tidak tervalidasi dan terklarifikasi, akan menyebabkan Pemilu 2024 berpotensi tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak aksesibel serta tidak profesional," tuturnya.
"Maka dengan ini, kami meminta salinan DPT yang dilengkapi dengan NIK; nomor KK; ID Desa; tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih agar dapat kami verifikasi," demikian Abdullah menutup.
