Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Nyaris Sentuh Setengah Kuadriliun, Anggaran Bansos 2024 Naik Rp20 Triliun

RABU, 31 JANUARI 2024 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah anggaran bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan dalam APBN 2024 meningkat drastis, mencapai Rp496 triliun.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam laporannya mengatakan bahwa anggaran tersebut naik Rp20 triliun, dibandingkan anggaran bansos 2023, yaitu Rp476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Jakarta, Selasa (30/1).


Realisasi anggaran yang hampir mencapai setengah kuadriliun itu, kata Sri akan terus dimonitor, dengan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

Adapun baru-baru ini, Presiden Joko Widodo kembali meluncurkan bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang disebut mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.

Para penerima bansos itu akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600 ribu. Namun, jumlah uang tersebut sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemerintah Jokowi memutuskan memberikannya dengan sistem rapel yang akan dilakukan sekaligus pada Februari.

Menanggapi bantuan yang dirilis jelang Pemilu 2024 itu banyak sejumlah pengamat yang khawatir bahwa bansos akan digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

Namun, bendahara negara itu menegaskan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

"Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," jelas Sri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya