Berita

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo/Ist

Nusantara

Tata Kembali Sistem Kependudukan, Perda Dukcapil DKI Dicabut

RABU, 31 JANUARI 2024 | 09:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Rio, isu data kependudukan menjadi sangat strategis belakangan ini. Sebab bisa digunakan untuk banyak hal. Pencabutan perda itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan perkembangan terkini Jakarta.

“Memang tantangan negara modern itu termasuk daerah-daerah ikonik seperti Jakarta itu bagaimana menampilkan sistem kependudukan dan catatan sipil ini menjadi akurat dan kredibel,” kata Rio dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1).


Menurut Rio, pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2011 itu merupakan momentum baik untuk menata kembali sistem kependudukan.

“Karena data kependudukan itu menjadi sangat strategis, menjadi substantis, dan karena itu menyangkut banyak hal, baik masalah pemetaan kependudukan, evaluasi ketepatan sasaran program,” kata Dwi Rio.

Selain itu, sambung dia, pencabutan atau perbaikan perda menjadi kesempatan untuk memperbaiki pasal demi pasal.

“Misalnya ada beberapa pasal yang selama ini belum menjangkau dinamika lapangan,” kata Rio.

Ia menambahkan, penataan kependudukan itu menjadi sangat penting karena menyangkut integrasi pola pembangunan antar daerah. Dengan berbasis data, pendekatan yang diambil pemerintah pada masing-masing daerah bisa saling melengkapi.

“Karena itu, pendataan itu menjadi sangat penting karena menyangkut integrasi pola pembangunan antar daerah,” demikian Rio.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya