Berita

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA/Istimewa

Politik

Niat Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi Karena Terpaksa

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya disegerakan.

Menurut Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, rencana Mahfud ini sesungguhnya terlambat. Karena Pilpres sudah mencapai puncak masa kampanye.

Menurut Anas, baik capres ataupun cawapres yang masih mengemban tugas negara akan tersandera karena sulit untuk menghindari tidak menggunakan fasilitas negara.


"Contohnya di hari yang sama, paginya hadiri acara kedinasan, sorenya acara konsolidasi pilpres," kata Anas saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/1).

Tidak hanya Mahfud, seharusnya capres Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan juga sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.

Lalu cawapres Gibran Rakabuming Raka melepas jabatan Walikota Solo dan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mundur dari Wakil Ketua DPR RI.

Di sisi lain, Anas menilai keinginan Mahfud mundur dari kabinet karena terpaksa. Sebab capres Ganjar Pranowo sudah terlanjur meminta Gibran mundur dari posisi Walikota Solo.

"Andai pernyataan Ganjar ini tak keluar, saya ragu Mahfud MD mau mundur dari kabinet," pungkas Anas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya