Berita

Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi/Ist

Nusantara

Benahi Transportasi Publik, Kader PAN Minta Tangsel Tiru DKI Jakarta

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 12:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Pusat didorong  bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas transportasi umum. Apalagi kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta tersebut.

"Banyak perempuan di wilayah Tangsel yang bekerja di Jakarta dan membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman," kata Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi dalam keterangannya, Selasa (30/1).

Okta melihat saat ini di Tangsel belum mempunyai transportasi umum yang memadai. Sebab Pemkot Tangsel dinilai belum memiliki perhatian yang cukup serius terhadap terciptanya transportasi publik yang memadai.


Okta mengatakan, sebagai penyangga ibu kota, hampir sebagian besar pekerja di Jakarta berasal dari Tangsel. Untuk itu, Okta berharap Pemerintah Pusat dapat membantu pembiayaan pembangunan mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) di Tangsel.

Tak hanya itu, Pemkot Tangsel bisa mencontoh pola Pemprov DKI yang sukses membenahi angkutan kota atau bus berukuran sedang saja.

"Bus-bus sedang dan angkot yang dibenahi. Bus-bus yang cukup baik dengan kondisi ber-AC dan terjadwal dengan harga terjangkau," kata Okta.

Okta juga menyebut Pemkot Tangsel harus melakukan penambahan armada bus, peningkatan frekuensi perjalanan, dan penyesuaian rute untuk memberikan cakupan yang lebih baik ke wilayah-wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi.

Khusus KRL Commuter Line dari arah Tangerang ke Jakarta yang melintasi beberapa wilayah di Tangsel juga belum bisa menjangkau warga.

Menurut Okta, Pemkot Tangsel harus membuka rute baru angkutan umum yang menuju beberapa stasiun KRL.

"Dengan peningkatan transportasi umum seperti itu, warga bisa lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus terjebak kemacetan setiap hari," tutup Okta.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya