Berita

Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi/Ist

Nusantara

Benahi Transportasi Publik, Kader PAN Minta Tangsel Tiru DKI Jakarta

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 12:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Pusat didorong  bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas transportasi umum. Apalagi kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta tersebut.

"Banyak perempuan di wilayah Tangsel yang bekerja di Jakarta dan membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman," kata Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi dalam keterangannya, Selasa (30/1).

Okta melihat saat ini di Tangsel belum mempunyai transportasi umum yang memadai. Sebab Pemkot Tangsel dinilai belum memiliki perhatian yang cukup serius terhadap terciptanya transportasi publik yang memadai.


Okta mengatakan, sebagai penyangga ibu kota, hampir sebagian besar pekerja di Jakarta berasal dari Tangsel. Untuk itu, Okta berharap Pemerintah Pusat dapat membantu pembiayaan pembangunan mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) di Tangsel.

Tak hanya itu, Pemkot Tangsel bisa mencontoh pola Pemprov DKI yang sukses membenahi angkutan kota atau bus berukuran sedang saja.

"Bus-bus sedang dan angkot yang dibenahi. Bus-bus yang cukup baik dengan kondisi ber-AC dan terjadwal dengan harga terjangkau," kata Okta.

Okta juga menyebut Pemkot Tangsel harus melakukan penambahan armada bus, peningkatan frekuensi perjalanan, dan penyesuaian rute untuk memberikan cakupan yang lebih baik ke wilayah-wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi.

Khusus KRL Commuter Line dari arah Tangerang ke Jakarta yang melintasi beberapa wilayah di Tangsel juga belum bisa menjangkau warga.

Menurut Okta, Pemkot Tangsel harus membuka rute baru angkutan umum yang menuju beberapa stasiun KRL.

"Dengan peningkatan transportasi umum seperti itu, warga bisa lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus terjebak kemacetan setiap hari," tutup Okta.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya