Berita

Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi/Ist

Nusantara

Benahi Transportasi Publik, Kader PAN Minta Tangsel Tiru DKI Jakarta

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 12:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Pusat didorong  bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas transportasi umum. Apalagi kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta tersebut.

"Banyak perempuan di wilayah Tangsel yang bekerja di Jakarta dan membutuhkan transportasi yang aman dan nyaman," kata Caleg Daerah Pemilihan 3 Banten asal PAN Okta Kumala Dewi dalam keterangannya, Selasa (30/1).

Okta melihat saat ini di Tangsel belum mempunyai transportasi umum yang memadai. Sebab Pemkot Tangsel dinilai belum memiliki perhatian yang cukup serius terhadap terciptanya transportasi publik yang memadai.


Okta mengatakan, sebagai penyangga ibu kota, hampir sebagian besar pekerja di Jakarta berasal dari Tangsel. Untuk itu, Okta berharap Pemerintah Pusat dapat membantu pembiayaan pembangunan mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) di Tangsel.

Tak hanya itu, Pemkot Tangsel bisa mencontoh pola Pemprov DKI yang sukses membenahi angkutan kota atau bus berukuran sedang saja.

"Bus-bus sedang dan angkot yang dibenahi. Bus-bus yang cukup baik dengan kondisi ber-AC dan terjadwal dengan harga terjangkau," kata Okta.

Okta juga menyebut Pemkot Tangsel harus melakukan penambahan armada bus, peningkatan frekuensi perjalanan, dan penyesuaian rute untuk memberikan cakupan yang lebih baik ke wilayah-wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi.

Khusus KRL Commuter Line dari arah Tangerang ke Jakarta yang melintasi beberapa wilayah di Tangsel juga belum bisa menjangkau warga.

Menurut Okta, Pemkot Tangsel harus membuka rute baru angkutan umum yang menuju beberapa stasiun KRL.

"Dengan peningkatan transportasi umum seperti itu, warga bisa lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus terjebak kemacetan setiap hari," tutup Okta.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya