Berita

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo/Ist

Politik

Bamsoet Minta Kader FKPPI Antisipasi Ancaman Terorisme Jelang Pemilu

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kader Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) diajak terlibat aktif membantu TNI-Polri dalam mengantisipasi potensi ancaman terorisme, yang bisa jadi akan semakin menguat menjelang Pemilu 2024.

"Sebab berkaca pada Pemilu 2019 lalu, setidaknya ada 6 aksi serangan teror, peristiwa tersebut tidak boleh terjadi di Pemilu 2024," kata Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo di Purbalingga, Selasa (30/1).

Pada 25 Januari 2024, Densus 88 Polri berhasil mengamankan 10 orang terduga teroris di Solo Raya. Pada November 2023, Densus 88 Polri juga berhasil mengamankan empat orang terduga teroris di Rokan Hulu, Riau. Serta pada Oktober 2023, berhasil mengamankan 59 terduga teroris.


"Para terduga teroris tersebut, diduga kuat berencana membuat kekacauan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, masih besarnya potensi terorisme di Indonesia, tidak lepas karena pengaruh masih kuatnya organisasi teroris global seperti Al Qaeda dan ISIS. Ditunjukan dengan masih adanya berbagai serangan teror yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika.

Posisi sosial demografi bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan dipisahkan dengan 17 ribu lebih pulau, serta posisi geografis Indonesia yang melintasi jalur perdagangan global dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rentan terhadap serangan teroris yang menginginkan bangsa kita terpecah.

"Kini ditambah kondisi Pemilu, yang seringkali menyisakan residu di kehidupan bermasyarakat, semakin membuat teroris dengan mudah memiliki celah dalam melancarkan aksinya," kata Bamsoet,

Bamsoet mengatakan, pembelahan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu dengan terminologi Cebong, Kampret, dan Kadrun, tak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2024.

"Sejarah membuktikan, karena kuatnya ikatan kebangsaan, hingga hari ini Indonesia masih tegak berdiri. Namun kita juga tak boleh terlena, karenanya kewaspadaan harus tetap dikedepankan," demikian Bamsoet.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya