Berita

Ratusan mahasiswa ITB saat aksi di depan Gedung Rektorat/Istimewa

Nusantara

Mahasiswa ITB Tuntut Penghapusan Skema Pembayaran UKT Berbasis Pinjol

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 04:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi di Gedung Rektorat ITB, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/1).

Aksi digelar terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) memakai skema pinjaman online (pinjol).

Ratusan mahasiswa ITB tersebut menuntut pihak Rektorat menghapus skema pembayaran UKT menggunakan pinjol.

Dikutip Kantor Berita RMOLJabar, massa datang dengan menggunakan almamater khas berwarna hijau serta membawa poster berisi tuntutan.

Massa aksi terus melakukan orasi di depan gedung rektorat. Salah satu massa yang menyampaikan orasi yakni Wakil Menko Sospol KM ITB, Mikail Dhafin.

Dia menjelaskan, aksi yang digelar ini bisa menggambarkan bahwa ITB sedang berada dalam kondisi tidak wajar.

“Kita gelar aksi, karena ITB sedang tidak baik-baik saja,” kata dia.

Bukan hanya itu, dalam orasinya pun dirinya bertanya kepada massa aksi yang hadir.

"Mahasiswa disuruh pinjol, setuju gak?" tanya Mikail dalam orasinya

Sontak para massa aksi pun menjawab apa yang dikatakan orator.
"Enggak," tegas massa aksi.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, massa yang hadir ingin menemui pihak rektorat. Maka dari itu pihaknya menyayangkan dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak ITB.

Seharusnya, sambung dia, pendidikan yang mestinya dapat membebaskan akal sehat malah menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan mahasiswa menggunakan pinjol untuk membayar UKT.

"Ini adalah kampus di mana setiap pertanyaan harus ada jawabnya, maka rektorat harus menjawab pertanyaan kita," ucapnya.

Dari rilis yang diterima, terdapat empat poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi itu. Berikut ini tuntutannya:

Pertama, memaksimalkan sumber (beasiswa) dan skema (keringanan dan cicilan UKT) penyelenggaraan dana lainnya yang tidak memberatkan mahasiswa;

Kedua, menyelenggarakan kebijakan yang transparan dan berkeadilan;

Ketiga, menghapus opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online berbunga;
Keempat, menjamin seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya