Berita

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan/RMOL

Politik

Banyak Negara Gagal Atur Ojol, Anies Janji Bikin Regulasi Berkeadilan

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, berjanji jika terpilih menjadi presiden akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan regulasi yang cocok bagi para pekerja ojek online (ojol).

Namun, menurut Anies diperlukan upaya dialog bersama di antara semua pemangku kepentingan. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati justru akan berdampak negatif bagi ojol itu sendiri.

Di beberapa negara, lanjut Anies, yang sudah beroperasi ojol atau taksi online, belum ada yang memiliki regulasi yang pas untuk industri ini.


Dia mencontohkan negara seperti Spanyol yang menerapkan regulasi ojol menjadi karyawan perusahaan dengan harapan para pekerja tersebut mendapat kepastian dari sisi pekerjaan dan pendapatan.

“Namun pada realitanya, justru membuat perusahaan aplikator tutup dan hengkang karena beban biaya yang membengkak, harga naik, dan demand turun,” jelas Anies dalam keterangannya, Senin (29/1).

“Kami melihat di beberapa negara, kami melihat mereka menjadikan ojol sebagai karyawan pekerja online. Ketika itu dimasukkan menjadi pekerja, itu justru yang terjadi adalah peningkatan biaya, dan membuat beberapa perusahaan memutuskan keluar dari bisnis (operator) atau bangkrut,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia menekankan, bahwa ojol memang merupakan pekerja namun independensi harus tetap dijaga dan para pekerja ini mendapatkan hak-hak sepenuhnya.

Anies mengatakan dalam setiap membuat aturan, utamanya mengenai hubungan industrial, tetap harus ada prinsip keadilan.

“Kita akan menjaga prinsip keadilan itu. Bahkan saya membayangkan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol,” imbuhnya.

Untuk itu, jika terpilih, pemerintah dengan para stakeholders terkait harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan mengenai industri ojol ini.

“Sampai saat ini belum ada pola yang tepat. Harus cari win-win solution, duduk bersama ojol dan aplikator, negara harus hadir,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya