Berita

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan/RMOL

Politik

Banyak Negara Gagal Atur Ojol, Anies Janji Bikin Regulasi Berkeadilan

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, berjanji jika terpilih menjadi presiden akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan regulasi yang cocok bagi para pekerja ojek online (ojol).

Namun, menurut Anies diperlukan upaya dialog bersama di antara semua pemangku kepentingan. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati justru akan berdampak negatif bagi ojol itu sendiri.

Di beberapa negara, lanjut Anies, yang sudah beroperasi ojol atau taksi online, belum ada yang memiliki regulasi yang pas untuk industri ini.


Dia mencontohkan negara seperti Spanyol yang menerapkan regulasi ojol menjadi karyawan perusahaan dengan harapan para pekerja tersebut mendapat kepastian dari sisi pekerjaan dan pendapatan.

“Namun pada realitanya, justru membuat perusahaan aplikator tutup dan hengkang karena beban biaya yang membengkak, harga naik, dan demand turun,” jelas Anies dalam keterangannya, Senin (29/1).

“Kami melihat di beberapa negara, kami melihat mereka menjadikan ojol sebagai karyawan pekerja online. Ketika itu dimasukkan menjadi pekerja, itu justru yang terjadi adalah peningkatan biaya, dan membuat beberapa perusahaan memutuskan keluar dari bisnis (operator) atau bangkrut,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia menekankan, bahwa ojol memang merupakan pekerja namun independensi harus tetap dijaga dan para pekerja ini mendapatkan hak-hak sepenuhnya.

Anies mengatakan dalam setiap membuat aturan, utamanya mengenai hubungan industrial, tetap harus ada prinsip keadilan.

“Kita akan menjaga prinsip keadilan itu. Bahkan saya membayangkan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol,” imbuhnya.

Untuk itu, jika terpilih, pemerintah dengan para stakeholders terkait harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan mengenai industri ojol ini.

“Sampai saat ini belum ada pola yang tepat. Harus cari win-win solution, duduk bersama ojol dan aplikator, negara harus hadir,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya