Berita

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan/RMOL

Politik

Banyak Negara Gagal Atur Ojol, Anies Janji Bikin Regulasi Berkeadilan

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, berjanji jika terpilih menjadi presiden akan memberikan perhatian khusus dengan memberikan regulasi yang cocok bagi para pekerja ojek online (ojol).

Namun, menurut Anies diperlukan upaya dialog bersama di antara semua pemangku kepentingan. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati justru akan berdampak negatif bagi ojol itu sendiri.

Di beberapa negara, lanjut Anies, yang sudah beroperasi ojol atau taksi online, belum ada yang memiliki regulasi yang pas untuk industri ini.


Dia mencontohkan negara seperti Spanyol yang menerapkan regulasi ojol menjadi karyawan perusahaan dengan harapan para pekerja tersebut mendapat kepastian dari sisi pekerjaan dan pendapatan.

“Namun pada realitanya, justru membuat perusahaan aplikator tutup dan hengkang karena beban biaya yang membengkak, harga naik, dan demand turun,” jelas Anies dalam keterangannya, Senin (29/1).

“Kami melihat di beberapa negara, kami melihat mereka menjadikan ojol sebagai karyawan pekerja online. Ketika itu dimasukkan menjadi pekerja, itu justru yang terjadi adalah peningkatan biaya, dan membuat beberapa perusahaan memutuskan keluar dari bisnis (operator) atau bangkrut,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia menekankan, bahwa ojol memang merupakan pekerja namun independensi harus tetap dijaga dan para pekerja ini mendapatkan hak-hak sepenuhnya.

Anies mengatakan dalam setiap membuat aturan, utamanya mengenai hubungan industrial, tetap harus ada prinsip keadilan.

“Kita akan menjaga prinsip keadilan itu. Bahkan saya membayangkan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol,” imbuhnya.

Untuk itu, jika terpilih, pemerintah dengan para stakeholders terkait harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan mengenai industri ojol ini.

“Sampai saat ini belum ada pola yang tepat. Harus cari win-win solution, duduk bersama ojol dan aplikator, negara harus hadir,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya