Berita

Habil Marati dan fungsionaris Sekber KIB saat konferensi pers di Hotel Solia Solo, Senin sore (29/1)/Ist

Politik

Bila Terpilih, Ini 3 Hal yang Harus Dijalankan Amin

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 20:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setahun sejak Anies Baswedan masih bakal calon presiden (Bacapres) hingga ditetapkan sebagai Capres didampingi Cawapres Muhaimin Iskandar, Sekretariat Bersama Koordinator Kuning Ijo Biru (Sekber KIB) telah sosialisasi di 1.200-an desa Tanah Air.

Koordinator Sekber KIB, Habil Marati, mengatakan, setahun terakhir ini pihaknya mensosialisasikan Anies Baswedan dengan mengunjungi 20 provinsi, 112 kabupaten, 1.200 desa, dan berdiskusi dengan 65 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, di dalam maupun di luar kampus, untuk menangkap keinginan besar rakyat atas visi misi Anies-Muhaimin alias Amin.

"Memenangkan Amin sama dengan memerdekakan kembali rakyat. Karena pasangan itulah yang akan mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekan," kata Habil Marati, pada konferensi pers di Hotel Solia Solo, Senin sore (29/1).


Setelah perjalanan panjang itu, sambung dia, Sekber KIB meminta tiga hal kepada Amin untuk dijalankan, bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.

"Pertama, tunaikan janji-janji perubahan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, bebaskan PBB petani, TNI-Polri dan guru. Ketiga, libur nasional tiap Jumat-Minggu, untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya pariwisata," papar Habil.

Dia juga berharap Amin memfasilitasi seluruh rakyat untuk memiliki rumah, sebagai program papan.

Konferensi pers juga dihadiri mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang. Dia meyakini, dari segi integritas, hanya Amin yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, dan KPK dapat dipulihkan marwahnya.

Sementara Ketua Go Anies, Sirajuddin Wahab, mengaku pesimistis Pemilu 2024 berjalan fair. Untuk itu dia mengingatkan bahwa pemerintah akan berhadapan dengan rakyat, bila Pemilu berlangsung curang.

Sedang aktivis KIB, Yasin Kara, menyatakan, hanya Amin yang paling memenuhi syarat untuk memperbaiki kerusakan rezim. Track record Amin sudah terbukti dan teruji.

Terakhir, Ketua Harian Front Pembangunan Perubahan (FPP), Prof Anwar Sanusi, menyatakan, Amin akan menegakkan pemerintahan yang bersih dari KKN, sesuai peraturan perundang-undangan hasil reformasi.

Mengingat, kata Anwar, Amin bukan bagian dari rezim, sehingga tidak memiliki beban dan utang budi ke oligarki.

Tampak hadir juga personel KIB seperti Andrianto Andri, Andi Wardana, Ibrahim Aji, Anton, dan lainnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya