Habil Marati dan fungsionaris Sekber KIB saat konferensi pers di Hotel Solia Solo, Senin sore (29/1)/Ist
Setahun sejak Anies Baswedan masih bakal calon presiden (Bacapres) hingga ditetapkan sebagai Capres didampingi Cawapres Muhaimin Iskandar, Sekretariat Bersama Koordinator Kuning Ijo Biru (Sekber KIB) telah sosialisasi di 1.200-an desa Tanah Air.
Koordinator Sekber KIB, Habil Marati, mengatakan, setahun terakhir ini pihaknya mensosialisasikan Anies Baswedan dengan mengunjungi 20 provinsi, 112 kabupaten, 1.200 desa, dan berdiskusi dengan 65 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, di dalam maupun di luar kampus, untuk menangkap keinginan besar rakyat atas visi misi Anies-Muhaimin alias Amin.
"Memenangkan Amin sama dengan memerdekakan kembali rakyat. Karena pasangan itulah yang akan mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekan," kata Habil Marati, pada konferensi pers di Hotel Solia Solo, Senin sore (29/1).
Setelah perjalanan panjang itu, sambung dia, Sekber KIB meminta tiga hal kepada Amin untuk dijalankan, bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.
"Pertama, tunaikan janji-janji perubahan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, bebaskan PBB petani, TNI-Polri dan guru. Ketiga, libur nasional tiap Jumat-Minggu, untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya pariwisata," papar Habil.
Dia juga berharap Amin memfasilitasi seluruh rakyat untuk memiliki rumah, sebagai program papan.
Konferensi pers juga dihadiri mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang. Dia meyakini, dari segi integritas, hanya Amin yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, dan KPK dapat dipulihkan marwahnya.
Sementara Ketua Go Anies, Sirajuddin Wahab, mengaku pesimistis Pemilu 2024 berjalan fair. Untuk itu dia mengingatkan bahwa pemerintah akan berhadapan dengan rakyat, bila Pemilu berlangsung curang.
Sedang aktivis KIB, Yasin Kara, menyatakan, hanya Amin yang paling memenuhi syarat untuk memperbaiki kerusakan rezim. Track record Amin sudah terbukti dan teruji.
Terakhir, Ketua Harian Front Pembangunan Perubahan (FPP), Prof Anwar Sanusi, menyatakan, Amin akan menegakkan pemerintahan yang bersih dari KKN, sesuai peraturan perundang-undangan hasil reformasi.
Mengingat, kata Anwar, Amin bukan bagian dari rezim, sehingga tidak memiliki beban dan utang budi ke oligarki.
Tampak hadir juga personel KIB seperti Andrianto Andri, Andi Wardana, Ibrahim Aji, Anton, dan lainnya.
