Berita

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit/Net

Dunia

Liga Arab Kecam Keputusan Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan negara-negara Barat untuk menghentikan pendanaan mereka pada Badan Pengungsi PBB di Palestina (UNRWA), dikecam keras oleh Liga Arab.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit pada Minggu (28/1), menyebut langkah itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berisiko membahayakan warga Palestina yang sudah rentan.

"Sangat disesalkan tindakan donatur utama Barat menangguhkan pendanaanya di tengah kondisi warga Palestina yang memburuk akibat perang," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Xinhua.


Aboul Gheit menilai penangguhan Barat sebagai upaya mereka mengurangi bantuan kemanusiaan di Palestina.

"Tujuan kampanye Barat melawan UNRWA adalah untuk mendorong komunitas internasional agar mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina," tegasnya.

Enam negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss dan Finlandia, pada Sabtu (27/1) bergabung dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada untuk menghentikan pendanaan mereka di UNRWA.

Keputusan itu diambil setelah Israel menuduh beberapa pegawai badan PBB terlibat dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menelepon Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini untuk memberikan dukungan.

"Penangguhan pendanaan UNRWA akan membahayakan warga Gaza yang telah menderita akibat blokade yang diterapkan Israel," tegasnya.

Kantor kepresidenan Palestina mendesak negara-negara yang mengumumkan penghentian pendanaan UNRWA agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

"Penangguhan dukungan untuk UNRWA akan menghukum jutaan rakyat kita secara tidak adil, terutama karena mereka adalah orang-orang Palestina," bunyi pernyataan tersebut.

Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina sangat bergantung pada layanan UNRWA yang beroperasi di wilayah Yordania, Gaza, Lebanon, Suriah dan Tepi Barat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya