Berita

Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) /Net

Tekno

NSA Akui Beli Data Penelusuran Internet Warga tanpa Surat Perintah

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) mengakui telah membeli informasi penelusuran internet warga Amerika dari broker komersial tanpa surat perintah.

Direktur NSA Jenderal Paul Nakasone mengungkapkan praktik tersebut dalam suratnya kepada Senator Ron Wyden, seorang aktivis privasi dan senior Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat.

Wyden memaparkan, pembelian tersebut mencakup informasi tentang situs web yang dikunjungi orang Amerika dan aplikasi yang mereka gunakan. Pengungkapan ini merupakan bukti terbaru bahwa lembaga pemerintah secara rutin membeli informasi sensitif tentang orang Amerika dari pasar komersial yang seharusnya mereka peroleh melalui perintah pengadilan.


Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pemerintah asing juga melakukan hal yang sama.

Awal pekan ini, Pemerintahan Biden sedang  mempersiapkan perintah eksekutif yang dimaksudkan untuk membatasi pembelian data pribadi warga negara AS oleh pihak asing.

Wyden kemudian meminta para pejabat intelijen AS untuk berhenti menggunakan data pribadi warga Amerika tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, dengan mengatakan bahwa hal itu melanggar hukum. Terutama dari informasi tersebut dapat diketahui siapa saja warga Amerika yang mencari bantuan dari hotline bunuh diri atau hotline untuk penyintas kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya yang termasuk privasi.

Namun, NSA menjawab bahwa informasi tersebut memiliki nilai signifikan bagi misi keamanan nasional dan keamanan siber.

Wyden telah memblokir penunjukan Direktur NSA Timothy Haugh sampai badan tersebut menjawab pertanyaannya tentang pengumpulan data internet dan lokasi orang Amerika.

Nakasone yang mengkonfirmasi pembelian tersebut dalam suratnya kepada Wyden, mengatakan bahwa data yang dikumpulkan mungkin mencakup informasi terkait perangkat elektronik yang digunakan di luar - dan, dalam kasus tertentu, di Amerika Serikat.

Menanggapi itu, Wyden mengatakan catatan tersebut dapat mengungkapkan situs web mana yang dikunjungi orang Amerika dan aplikasi apa yang mereka gunakan, dan hal ini melanggar standar Komisi Perdagangan Federal AS (FTC).

Perintah FTC awal bulan ini melarang broker data Outlogic yang berbasis di Virginia, yang sebelumnya bernama X-Mode Social, menjual data lokasi sensitif yang membantu melacak keberadaan orang.

Wyden mengatakan dia telah menulis surat kepada Direktur Intelijen Nasional Avril Haines meminta agar komunitas intelijen AS menginventarisasi semua data pribadi orang Amerika yang sejauh ini dimiliki NSA, dan membersihkan data apa pun yang tidak sesuai dengan standar FTC.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya