Berita

Bawaslu RI sosialisasi bahaya politik uang di arena car free day (CFD), di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/1)/RMOL

Politik

Bawaslu: Politik Uang Hancurkan Demokrasi, Tolak dan Laporkan!

MINGGU, 28 JANUARI 2024 | 15:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Imbauan kepada masyarakat agar menolak politik uang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di arena car free day (CFD), di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Masyarakat yang ada di kawasan itu diajak berpartisipasi aktif mengawasi jalannya kampanye Pemilu Serentak 2024 yang tinggal 13 hari lagi.

Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Ronald Michael Manoach, menjelaskan, di masa akhir kampanye biasa dimanfaatkan peserta Pemilu untuk melakukan politik uang.


"Hindari politik uang, jangan mau menerima uang dari peserta Pemilu," kata Ronald, saat menyampaikan sambutan di panggung CFD.

Dia juga mengingatkan, politik uang membuat nilai-nilai demokrasi tidak tegak, karena pemilih dipengaruhi dengan cara memberikan uang, atau barang dan jasa oleh para peserta Pemilu.

Padahal, kata dia, kontestan Pemilu seharusnya mempengaruhi pemilih dengan menyebarluaskan visi, misi, dan program yang dia gagas.

"Politik uang menghancurkan demokrasi!" tandas Ronald.

Sosialisasi di arena CFD telah digelar sebanyak 4 kali oleh Bawaslu RI, dan akan diselenggarakan dua kali lagi pada 4 dan 11 Februari 2024.

Tak hanya sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu yang bersifat edukatif, Bawaslu juga minta masyarakat lapor ke Bawaslu RI jika terjadi pelanggaran Pemilu.

Di sela-sela kegiatan, masyarakat yang berolahraga juga disajikan hiburan musik dari sejumlah artis.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya