Berita

Siti Atikoh Supriyanti/Istimewa

Politik

Atikoh Tegaskan Ganjar-Mahfud Bakal Mantapkan Program Bantu UMKM

MINGGU, 28 JANUARI 2024 | 05:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sangat memberi perhatian besar terhadap sektor UMKM di Indonesia.

Seperti disampaikan istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, pendampingan terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah daerah selama ini sudah berjalan, namun usaha itu belum membuahkan hasil yang signifikan.

Oleh karena itu, perlu ada yang ditingkatkan pemerintah pusat, khususnya ketika Ganjar-Mahfud terpilih jadi Presiden dan Wapres di Pemilu 2024.


"Ya selama ini tentu sudah banyak sekali sama pemerintah daerah juga, tetapi perlu juga diimprove terkait hal-hal seperti itu sehingga benar-benar ada sinergitas mulai dari kabupaten, kota, provinsi, maupun pusat," kata Atikoh usai menyapa warga di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu malam (27/1).

Salah satu aspek yang ditekankan Ganjar-Mahfud, lanjut Atikoh, adalah membantu menerbitkan legalitas bagi usaha pelaku UMKM. Hal ini bisa dilakukan jika ada political will yang sejalan dengan hal itu, sebagaimana jargon Ganjar-Mahfud Sat-set, tas-tes.

"Terkait legalitas ini kan ada beberapa Surat Izin Berusaha (SIB), itu bisa dilakukan pendampingan. Pendampingan mulai dari proses itu mereka (membuat perizinan), kita akan memetakan juga ini apakah bisnisnya baru mulai, atau sudah mulai tapi mau naik kelas karena pola pendampingannya pasti berbeda, atau mereka itu mau ekspor," tutur  Atikoh.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha UMKM, sehingga pola pendampingan yang dilakukan masing-masing akan berbeda.

"Kalau yang baru mulai berusaha tentu SIB-nya didampingi, tetapi kalau untuk yang skala ekspor itu legalitasnya. Kalau untuk makanan misalnya sertifikat halal, kalau untuk kerajinan itu pendampingan terkait juga nanti agar mereka itu benar-benar dari sisi dokumen itu bisa dilakukan juga pendampingan oleh pemerintah," bebernya.

Bukan cuma dari skala bisnis saja, pola pendampingan berdasarkan wilayah dan ragam produk yang akan dipasarkan hingga bisa go internasional juga punya perbedaan, termasuk produk hasil usaha ekonomi kreatif.

"Tentu UMKM yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif itu harus kita support kemudian pendampingan juga terkait masalah mereka mau ekspor, karena ternyata potensinya luar biasa," demikian Atikoh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya