Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono/Ist

Politik

Mardiono Sindir Jokowi Absen di Harlah PPP

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 20:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyinggung absennya Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Harlah ke-51 PPP yang digelar di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1).

Mardino mengatakan, pihaknya bisa memahami kesibukan Presiden Jokowi sehingga tidak bisa menghadiri puncak Harlah partai berlambang kabah. Dia pun meminta kader PPP agar tidak kecewa.

"Kader-kader PPP, kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh kehilangan semangat bahwa hari ini di acara harlah tidak dihadiri Bapak Presiden RI," ucap Mardiono dalam orasinya di hadapan ribuan kader PPP.


"Insya Allah 2024-2029 kita punya presiden yang akan selalu bersama dengan kita semua," imbuhnya.

Mardiono lantas menyebut, pemilihan PPP terhadap sosok Ganjar dan Mahfud MD untuk berkontestasi di Pilpres 2024 serta minta keputusan itu wajib dipatuhi para kader dan struktur PPP.

Sebab, dalam Pilpres 2024 kali ini, PPP bergabung dengan PDIP, Perindo dan Hanura. Bahkan ada menyebutnya seperti semangka. Dia menegaskan PPP akan terus ada.

"PPP tidak akan hilang dari bumi Republik Indonesia yang kita cintai ini," tegasnya.

Mardiono mengatakan PPP selalu ikut menjadi penentu arah demokrasi Indonesia dengan ikut pemilu yang ke-11 selama ini.

Ia pun memotivasi agar kader PPP bekerja keras sehingga akan memberi hasil maksimal dan PPP eksis dan lebih jaya di masa mendatang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya