Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Ketua KPU Heran Migrant Care Lapor Temuan Data Ganda Pemilih di Luar Negeri ke Bawaslu

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

RMOL. Temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di luar negeri yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhirnya direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengungkapkan keheranannya, ketika mendengar temuan data ganda pemilih di New York, Amerika Serikat malah dilaporkan Migrant Care ke Bawaslu.

"Karena yang wewenang menetapkan DPT adalah KPU, maka seharusnya Migrant Care berkomunikasi dengan KPU," ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (27/1).


Menurutnya, apabila Migrant Care menyampaikan data temuannya terkait masalah daftar pemilih tetap di luar negeri (DPT-LN) tersebut, maka KPU bisa mengambil langkah taktis.

"Supaya kita bisa telusuri, bisa klarifikasi kepada teman-teman PPLN yang di New York itu," sambungnya menjelaskan.

Kendati begitu, anggota KPU RI dua periode itu menyampaikan proses penyusunan penyusunan daftar pemilih tetap, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, dia memandang seharusnya tidak terdapat kegandaan data pemilih.

"Karena waktu pemutakhiran data pemilih itu sudah ada analisis kegandaan. Analisis kegandaan kami lakukan dua kali, (yaitu) kegandaan di PPLN tersebut, artinya misalkan di New York, dan dibandingkan antara PPLN dan juga dengan di dalam negeri," urainya.

Namun hingga saat ini, Hasyim memastikan KPU belum menerima data temuan pemilih ganda di New York, yang diserahkan Migrant Care kepada Bawaslu.

"Ya kami belum menerima, membaca surat itu. Kalau sudah ada surat itu maka tentu akan kami verifikasi ke database, baik itu membandingkan di DPT," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memutuskan tindak lanjut dari temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di New York.

"Nah, saya belum tahu yang dimaksud kegandaan itu apa. Bisa jadi ganda dalam arti di DPT ada di DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) ada. Karena apa? Karena di sini ganda pencatatan," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya