Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Ketua KPU Heran Migrant Care Lapor Temuan Data Ganda Pemilih di Luar Negeri ke Bawaslu

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

RMOL. Temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di luar negeri yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhirnya direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengungkapkan keheranannya, ketika mendengar temuan data ganda pemilih di New York, Amerika Serikat malah dilaporkan Migrant Care ke Bawaslu.

"Karena yang wewenang menetapkan DPT adalah KPU, maka seharusnya Migrant Care berkomunikasi dengan KPU," ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (27/1).


Menurutnya, apabila Migrant Care menyampaikan data temuannya terkait masalah daftar pemilih tetap di luar negeri (DPT-LN) tersebut, maka KPU bisa mengambil langkah taktis.

"Supaya kita bisa telusuri, bisa klarifikasi kepada teman-teman PPLN yang di New York itu," sambungnya menjelaskan.

Kendati begitu, anggota KPU RI dua periode itu menyampaikan proses penyusunan penyusunan daftar pemilih tetap, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, dia memandang seharusnya tidak terdapat kegandaan data pemilih.

"Karena waktu pemutakhiran data pemilih itu sudah ada analisis kegandaan. Analisis kegandaan kami lakukan dua kali, (yaitu) kegandaan di PPLN tersebut, artinya misalkan di New York, dan dibandingkan antara PPLN dan juga dengan di dalam negeri," urainya.

Namun hingga saat ini, Hasyim memastikan KPU belum menerima data temuan pemilih ganda di New York, yang diserahkan Migrant Care kepada Bawaslu.

"Ya kami belum menerima, membaca surat itu. Kalau sudah ada surat itu maka tentu akan kami verifikasi ke database, baik itu membandingkan di DPT," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memutuskan tindak lanjut dari temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di New York.

"Nah, saya belum tahu yang dimaksud kegandaan itu apa. Bisa jadi ganda dalam arti di DPT ada di DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) ada. Karena apa? Karena di sini ganda pencatatan," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya