Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Ketua KPU Heran Migrant Care Lapor Temuan Data Ganda Pemilih di Luar Negeri ke Bawaslu

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

RMOL. Temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di luar negeri yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhirnya direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengungkapkan keheranannya, ketika mendengar temuan data ganda pemilih di New York, Amerika Serikat malah dilaporkan Migrant Care ke Bawaslu.

"Karena yang wewenang menetapkan DPT adalah KPU, maka seharusnya Migrant Care berkomunikasi dengan KPU," ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (27/1).


Menurutnya, apabila Migrant Care menyampaikan data temuannya terkait masalah daftar pemilih tetap di luar negeri (DPT-LN) tersebut, maka KPU bisa mengambil langkah taktis.

"Supaya kita bisa telusuri, bisa klarifikasi kepada teman-teman PPLN yang di New York itu," sambungnya menjelaskan.

Kendati begitu, anggota KPU RI dua periode itu menyampaikan proses penyusunan penyusunan daftar pemilih tetap, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, dia memandang seharusnya tidak terdapat kegandaan data pemilih.

"Karena waktu pemutakhiran data pemilih itu sudah ada analisis kegandaan. Analisis kegandaan kami lakukan dua kali, (yaitu) kegandaan di PPLN tersebut, artinya misalkan di New York, dan dibandingkan antara PPLN dan juga dengan di dalam negeri," urainya.

Namun hingga saat ini, Hasyim memastikan KPU belum menerima data temuan pemilih ganda di New York, yang diserahkan Migrant Care kepada Bawaslu.

"Ya kami belum menerima, membaca surat itu. Kalau sudah ada surat itu maka tentu akan kami verifikasi ke database, baik itu membandingkan di DPT," katanya.

Oleh karena itu, Hasyim menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memutuskan tindak lanjut dari temuan Migrant Care terkait data ganda pemilih di New York.

"Nah, saya belum tahu yang dimaksud kegandaan itu apa. Bisa jadi ganda dalam arti di DPT ada di DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) ada. Karena apa? Karena di sini ganda pencatatan," pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya