Berita

Asisten Menteri Perdagangan dan Asisten Menteri Manufaktur Australia, Tim Ayres saat berkunjung ke Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Mayapada Tower, Jakarta pada Jumat, 26 Januari 2024/RMOL

Bisnis

Nikel Indonesia Naik Daun, Australia Tawarkan Kemitraan Berbasis ESG

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah maraknya industri nikel di Tanah Air, Asisten Menteri Perdagangan dan Manufaktur Australia, Tim Ayres, mengungkapkan adanya rencana kerja sama dengan Indonesia untuk membangun kolaborasi berstandar Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Ayres, pihaknya sangat tertarik untuk mendorong standar lingkungan dan tata kelola hilirisasi mineral di Indonesia, yang menjadi salah satu syarat di negaranya agar mudah untuk memasuki pasar di seluruh dunia.

“Hal itulah yang akan diminta oleh pelanggan di seluruh dunia dalam hal ekspor, dan apakah kita benar-benar ingin menambah nilai ekonomi tambahan. Hal ini berarti siap dan mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan (yaitu ESG),” jelas Ayres dalam acara Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama dengan Kedutaan Australia di Jakarta, Jumat (26/1).


ESG sendiri merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor yaitu yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).

Menurut asisten mendag Australia itu, dengan mengedepankan ESG, maka ke depannya pasar nikel akan menjadi sangat kuat, di tengah gencarnya produksi kendaraan listrik.

“ESG akan menjadi fitur yang sangat kuat bagi masa depan pasar nikel, dan Australia terlibat di tingkat bilateral untuk mendukung pekerjaan itu,” kata Ayres.

Sementara, Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48 persen dari total produksi nikel global sepanjang tahun 2022 lalu.

Sehingga, Indonesia disebut disebut sebagai pusat nikel global.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya