Berita

Asisten Menteri Perdagangan dan Asisten Menteri Manufaktur Australia, Tim Ayres saat berkunjung ke Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Mayapada Tower, Jakarta pada Jumat, 26 Januari 2024/RMOL

Bisnis

Nikel Indonesia Naik Daun, Australia Tawarkan Kemitraan Berbasis ESG

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah maraknya industri nikel di Tanah Air, Asisten Menteri Perdagangan dan Manufaktur Australia, Tim Ayres, mengungkapkan adanya rencana kerja sama dengan Indonesia untuk membangun kolaborasi berstandar Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Ayres, pihaknya sangat tertarik untuk mendorong standar lingkungan dan tata kelola hilirisasi mineral di Indonesia, yang menjadi salah satu syarat di negaranya agar mudah untuk memasuki pasar di seluruh dunia.

“Hal itulah yang akan diminta oleh pelanggan di seluruh dunia dalam hal ekspor, dan apakah kita benar-benar ingin menambah nilai ekonomi tambahan. Hal ini berarti siap dan mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan (yaitu ESG),” jelas Ayres dalam acara Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama dengan Kedutaan Australia di Jakarta, Jumat (26/1).


ESG sendiri merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor yaitu yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).

Menurut asisten mendag Australia itu, dengan mengedepankan ESG, maka ke depannya pasar nikel akan menjadi sangat kuat, di tengah gencarnya produksi kendaraan listrik.

“ESG akan menjadi fitur yang sangat kuat bagi masa depan pasar nikel, dan Australia terlibat di tingkat bilateral untuk mendukung pekerjaan itu,” kata Ayres.

Sementara, Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48 persen dari total produksi nikel global sepanjang tahun 2022 lalu.

Sehingga, Indonesia disebut disebut sebagai pusat nikel global.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya