Berita

GAMKI layangkan protes atas pencatutan nama dalam Paslon 03 Ganjar-Mahfud/Ist

Politik

GAMKI Protes Dicatut Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 05:47 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) angkat suara terkait kegiatan deklarasi dukungan kepada Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang mengatasnamakan GAMKI Ganjar Mahfud  di Menara Citicon, Jakarta pada Rabu (24/1).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI Maruli Silaban menyatakan tidak terlibat dan tidak pernah mengizinkan penggunaan nama organisasi GAMKI dalam kegiatan politik praktis.

Itu sebabnya, Maruli mengecam keras penggunaan nama organisasi secara sepihak tanpa seizin pimpinan organisasi.


"Nama organisasi GAMKI telah dicatut untuk dukungan politik kepada Paslon tertentu. Kami mengecam keras penggunaan nama organisasi secara sepihak demi kepentingan politik sesaat," kata Maruli melalui keterangan resmi, Jumat (26/1).

Maruli pun menyayangkan hadirnya TPN Ganjar-Mahfud dalam kegiatan deklarasi yang diklaim telah mencatut nama organisasi GAMKI.

"GAMKI ini bukan organisasi yang dibentuk hanya untuk dukung-mendukung Capres. Organisasi kami sudah terbentuk sejak tahun 1962 dan terdaftar sebagai badan hukum. Seharusnya TPN Ganjar-Mahfud mengecek apakah pelaksanaan deklarasi tersebut benar dari GAMKI atau pencatutan secara sepihak," lanjut Maruli.

Ke depan, Maruli meminta pihak-pihak yang mencatut nama organisasi GAMKI dan TPN Ganjar-Mahfud segera meminta maaf secara resmi.

"Kami memberikan waktu 2 x 24 jam kepada pihak-pihak yang menggunakan nama GAMKI dan TPN Ganjar-Mahfud untuk meminta maaf secara resmi atas penggunaan nama organisasi GAMKI di dalam acara Deklarasi dukungan kepada paslon Ganjar-Mahfud. Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," tegas Maruli.

Senada dengan Maruli, Sekretaris Umum DPP GAMKI Alan Christian Singkali saat menyampaikan bahwa DPP GAMKI membebaskan semua anggota dan pengurus untuk mendukung Capres dan Cawapres dalam pemilu ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya