Berita

Jumpa pers Migrant Care usai melaporkan KPU RI ke Bawaslu RI, di Jakarta Pusat, Jumat sore (26/1)/RMOL

Politik

Laporkan KPU ke Bawaslu, Migrant Care Curiga Ada Upaya Penggelembungan Suara

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 17:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilayangkan Migrant Care ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (26/1).

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menerangkan, KPU diduga melanggar pemilu karena muncul masalah terkait daftar pemilih di luar negeri.

"Hari ini Migrant Care melaporkan dugaan pelanggaran administrasi data pemilih ganda di New York," ujar Wahyu dalam jumpa pers di media center kantor Bawaslu RI.


Dia memaparkan, Migrant Care memperoleh dokumen daftar pemilih tetap luar negeri (DPT-LN) di New York dari jejaring kerjanya. Di mana, jumlah pemilih di sana adalah sebanyak 119 ribu nama.

"Kita menemukan kejanggalan-kejanggalan, misalnya satu nama bisa menerima undangan (memilih) melalui kotak suara keliling (KSK), melalui pos, dan melalui TPS," bebernya.

Menurut Wahyu, KPU tidak cermat dalam menyusun DPT-LN dalam Pemilu Serentak 2024, sehingga terdapat nama-nama ganda yang memilih lebih dari satu kali.

Karena itu, dia juga memandang ada unsur dugaan pelanggaran lainnya yang bisa ditemukan dari temuan data ganda tersebut.

"Ini (data pemilih ganda) berpotensi bisa dimanfaatkan untuk penggelembungan suara. Jadi ini akan menguntungkan dan merugikan kontestan pemilu," tuturnya.

"Karena satu suara itu bisa menentukan, maka kami melaporkan ini ke Bawaslu, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU RI dan PPLN New York," demikian Wahyu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya