Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati/Ist
Stunting atau tengkes menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk diatasi. Hal itu sesuai dengan target prevalensi stunting dari Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
Sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta melakukan Active Case Finding, yaitu secara aktif menemukan kasus anak-anak bermasasalah gizi termasuk stunting. Jemput bola dilakukan melalui upaya door to door untuk mengukur status gizi balita.
Selain itu juga dilakukan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memberikan beragam fasilitas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya memeriksakan status gizi dan mendapatkan edukasi.
Dari data yang ada hingga November 2023 sebanyak 19, 64% dari jumlah balita yang stunting berhasil lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi.
”Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar (weight faltering), kekurangan berat badan (underweight), gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Jika ditemukan, maka harus segera ditindaklanjuti,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis (25/1).
Pemberian intervensi secara spesifik dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi dengan memberikan makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu.
Berdasarkan penelitian, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Menu makanan tambahan disiapkan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.
Upaya intervensi tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, TNI/Polri, pihak swasta, dunia pendidikan, media, hingga masyarakat dalam gerakan Jakarta Beraksi. Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.
”Peran aktif ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Ani.
