Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Sekjen DPP IMM) Zaki Nugraha/Ist
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Sekjen DPP IMM) Zaki Nugraha mengingatkan bahwa gelaran Pemilu 2024 berpotensi berlangsung tidak adil dan tidak demokratis.
Penegasan Zaki ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh memihak di masa kampanye.
"Kalau presiden memihak, kualitas demokrasi akan turun dan tidak terciptanya suasana yang demokratis dan berpotensi tidak adil," kata Zaki kepada wartawan, Kamis (25/1).
Zaki mengatakan, Presiden Jokowi memang mempunyai hak memilih dalam pemilu, namun sebagai sebagai kepala negara, penting bagi presiden untuk menciptakan suasana setara, adil dan demokratis dalam proses pemilu.
"Presiden harus mengayomi dan berdiri di atas semua kelompok dan golongan," kata Zaki.
Selain itu, Zaki mendorong Jokowi menarik pernyataannya tersebut jika ingin dikenang sebagai negarawan.
"Keberpihakan Jokowi berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di lapangan ketika kampanye. Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka," kata Zaki.
Zaki melanjutkan, keberpihakan Jokowi juga berpotensi merusak integritas pemilu. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, diharapkan menjadi lambang integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
"Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara, dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu," kata Zaki.
Terakhir, Zaki mendorong Bawaslu agar mengawasi secara tegas dan bertanggung jawab dalam menindak segala bentuk ketidaknetralan lembaga dan aparat negara yang secara terbuka menguntungkan dengan memanfaatkan program ataupun fasilitas yang dimiliki oleh negara kepada peserta pemilu tertentu.
"Saya berharap bahwa langkah-langkah ini dapat diambil dengan segera demi demokrasi dan pemilu Indonesia yang lebih adil, demokratis dan berkualitas. Nilai-nilai etika publik harus dijunjung untuk semua golongan ataupun kelompok," tutup Zaki.
