Berita

Elon Musk, dan PM India Narendra Modi/Net

Dunia

Elon Musk Dukung Keanggotaan Permanen India dan Afrika di DK PBB

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 13:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rekonstruksi Dewan Keamanan PBB dinilai perlu dilakukan dan India mampu menjadi salah satu negara yang berperan di dalamnya.

Hal itu disampaikan oleh CEO Tesla dan pemilik Twitter Elon Musk dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari ANI News pada Kamis (25/1).

Musk menyoroti pentingnya rekonstruksi DK PBB sehingga mampu merepresentasikan seluruh kekuatan di dunia secara adil.


"Pada titik tertentu, perlu ada revisi terhadap badan-badan PBB. Masalahnya adalah mereka yang memiliki kekuasaan berlebih tidak mau menyerah," ujarnya.

Lebih lanjut Musk menilai India dan salah satu negara di Afrika cocok menjadi anggota tetap PBB yang memiliki hak veto seperti Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Prancis, dan Inggris.

"Meski merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia, India tidak memiliki kursi permanen di DK PBB. Afrika secara kolektif juga harus memiliki kursi permanen," ungkap Musk.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga desakan agar DK PBB mampu mencerminkan perwakilan dunia saat ini.

"Lembaga-lembaga tersebut harus mencerminkan kondisi dunia saat ini, bukan kondisi 80 tahun yang lalu," tegas Guterres.

India telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama delapan periode (16 tahun).

Saat ini jumlah negara yang tergabung dalam PBB adalah sekitar 200. Meski begitu, anggota tetap DK PBB masih tetap sama yakni lima pemilih hak veto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya