Kejagung Dipercaya Publik karena Unggul Mengusut Kasus Korupsi

Kejaksaan Agung menjadi lembaga negara nomor tiga yang paling dipercaya publik setelah TNI dan Presiden sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasi pada Selasa (23/1).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dibanding lembaga hukum lain dinilai wajar.

"Wajar ya, karena memang (Kejagung) lebih baik kinerjanya dalam banyak hal, termasuk pengusutan kasus korupsi. Apalagi, di saat KPK lagi banyak masalah internal," ucap Uchok kepada wartawan, Kamis (25/1).

Merujuk survei Indikator Politik pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024, Kejagung dipercaya sebanyak 76,2 persen, disusul Polri 75,3 persen, dan KPK 70,3 persen. Sementara di posisi pertama ada TNI dengan 89,3 persen, dan posisi kedua Presiden dengan 86,7 persen.

Uchok lantas mengurai kinerja Kejagung, salah satunya lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 hingga 351 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Kejagung baik dalam mengembalikan kerugian negara dalam penanganan korupsi.

"Angkanya bisa jauh lebih fantastis kalau Kejaksaan terus fokus melakukan asset recovery dengan menjerat korporasi," jelasnya.

Kepercayaan publik ini bisa lebih tinggi dan meningkat jika Kejagung bisa mengoptimalkan pengusutan kasus korupsi di daerah. Sebab, kejaksaan selama ini lebih banyak menangani perkara yang ada di pusat.

"Selain itu, Kejaksaan Agung juga harus optimal mengawasi kinerja bawahannya di daerah, terutama dalam penanganan korupsi. Ini biar kejaksaan daerah tidak bisa main mata seperti kasus di Bondowoso," tandasnya.