Berita

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/Net

Hukum

Kejagung Dipercaya Publik karena Unggul Mengusut Kasus Korupsi

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 12:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kejaksaan Agung menjadi lembaga negara nomor tiga yang paling dipercaya publik setelah TNI dan Presiden sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasi pada Selasa (23/1).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dibanding lembaga hukum lain dinilai wajar.

"Wajar ya, karena memang (Kejagung) lebih baik kinerjanya dalam banyak hal, termasuk pengusutan kasus korupsi. Apalagi, di saat KPK lagi banyak masalah internal," ucap Uchok kepada wartawan, Kamis (25/1).


Merujuk survei Indikator Politik pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024, Kejagung dipercaya sebanyak 76,2 persen, disusul Polri 75,3 persen, dan KPK 70,3 persen. Sementara di posisi pertama ada TNI dengan 89,3 persen, dan posisi kedua Presiden dengan 86,7 persen.

Uchok lantas mengurai kinerja Kejagung, salah satunya lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 hingga 351 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Kejagung baik dalam mengembalikan kerugian negara dalam penanganan korupsi.

"Angkanya bisa jauh lebih fantastis kalau Kejaksaan terus fokus melakukan asset recovery dengan menjerat korporasi," jelasnya.

Kepercayaan publik ini bisa lebih tinggi dan meningkat jika Kejagung bisa mengoptimalkan pengusutan kasus korupsi di daerah. Sebab, kejaksaan selama ini lebih banyak menangani perkara yang ada di pusat.

"Selain itu, Kejaksaan Agung juga harus optimal mengawasi kinerja bawahannya di daerah, terutama dalam penanganan korupsi. Ini biar kejaksaan daerah tidak bisa main mata seperti kasus di Bondowoso," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya