Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Geram Cak Imin sebut Hilirisasi Ugal-ugalan: Jangan Bohongi Publik

RABU, 24 JANUARI 2024 | 23:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan langsung bereaksi keras dalam menanggapi pernyataan Cawapres Nomor Urut 2, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut program hilirisasi dilaksanakan secara ugal-ugalan.

Untuk meluruskan pernyataan Cak Imin tersebut, Luhut bahkan mengundang pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu untuk berkunjung ke Weda Bay, Maluku Utara dan ke Morowali, Sulawesi Tengah yang mana terdapat pusat hilirisiasi nikel di Indonesia.

"Saya pingin sebenarnya itu mengundang Muhaimin ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri, seeing is believing," kata Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan yang dilihat redaksi, Rabu (24/1).


Luhut juga meminta agar Ketua Umum PKB itu tidak berbohong pada publik perihal hilirisasi nikel.

"Daripada anda bohong pada publik yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai suatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," kata Luhut.
    
Masih dalam video yang sama, Luhut menyebutkan bahwa hilirisasi nikel telah sukses menurunkan angka kemiskinan di wilayah itu.

Luhut menjelaskan, pada 2015, kemiskinan di Sulawesi Tengah 14,7 persen. Kemudian, pada 2023, kemiskinan telah turun menjadi 12,4 persen.

Selain itu, Luhut juga menjelaskan, persentase kemiskinan di Morowali pada 2015 mencapai 15,8 persen. Catatan pada 2023 menurun menjadi 12,3 persen.

“Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana, tapi itu saja enggak cukup,” kata Luhut.

Sebelumnya, saat debat cawapres terakhir, Muhaimin Iskandar  menyatakan keprihatinannya mengenai program hilirisasi tambang yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, hilirisasi yang digenjot dilakukan secara ugal-ugalan.

Cak Imin menilai, selain menjamurnya tambang ilegal di 2.500 lokasi, tambang legal yang ada saat ini saja bahkan belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal itu tersebut menyusul banyaknya tenaga asing yang justru mendominasi.

"Kita saksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," kata Cak Imin dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (21/1).



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya