Rezim Jokowi Abaikan Tata Kelola yang Baik

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai telah mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta penegakan hukum.

Praktisi Good Governance, As'ad Nugroho mengatakan, kondisi tersebut terlihat pada tidak berfungsinya DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam mengimbangi pemerintah selaku eksekutif.

"Begitu juga di BUMN, governance-nya buruk. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, tapi belakangan tidak ada lagi," papar As'ad dikutip dari kanal YouTube Narada Syndicate, Rabu (24/1).

Menurut As'ad, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak berjalan karena sejak periode awal sebagai Kepala Negara, Jokowi tidak memiliki perhatian besar.

"100 hari pertama pemerintahan, justru terjadi pelemahan KPK yang menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Padahal persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola," kritiknya.

Terbaru, Kepala Negara dianggap gagal mencegah benturan kepentingan antara jabatan dengan kepentingan keluarga. Hal inilah yang memicu isu praktik KKN kembali ramai.

"Ini sebabnya Pak Jokowi tidak ikut dalam gerakan reformasi, sehingga tidak bisa memahami bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka, komitmen dia untuk memberantas KKN pun lemah," pungkasnya.