Berita

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Pernyataan Mahfud MD Sudah Goodbye, Tinggal Nunggu Jokowi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 14:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikatakan sebagai pamit secara tidak langsung dari pemerintahan.

Maka tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Mahfud atau tidak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid tentang rencana Mahfud MD mundur dari kabinet Indonesia Maju.


"Pandangan saya, kalau cerdas, itu Prof Mahfud sudah berpamitan. Tapi kan kembali, itu kan hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).

"Jadi sebenarnya, apa yang disampaikan Prof Mahfud kalau saya pribadi itu sudah goodbye," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menuturkan Mahfud dalam situasi dilematis saat ini, di sisi lain ada aturan dalam UU tentang penyelenggara negara yang mengharamkan KKN.

Namun, di sisi lain TAP MPR RI meminta agar penyelenggara negara memiliki etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait situasi Mahfud, kata Gus Jazil, Presiden Jokowi harus tegas terhadap anak buahnya. Hak itu lantaran Mahfud MD tidak mungkin akan mengundurkan diri.

"Tinggal mengembalikan kepada presiden  hak prerogatif presiden. Kan gak mungkin Prof Mahfud mengundurkan diri. Karena Pak Mahfud itu gentlemen. Diberi kekuasaan diberikan amanat dia akan jalankan," ujar Wakil Ketua Umum PKB tersebut.

"Tapi kan situasinya dilematis sekarang. Sementara beliau menjadi cawapres, di sisi lain beliau menteri. Maka ungkapan di debat terakhir itu sebenarnya ungkapan perpisahan," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya