Berita

Praktisi komunikasi politik IPWS, Irfan Wahid/Ist

Politik

Ipang Wahid: Mahfud Bikin Mitra Kerja di Kabinet Tidak Nyaman

RABU, 24 JANUARI 2024 | 13:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komunikasi politik Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo dianggap merusak kondisi Kabinet Indonesia Maju.

Menurut praktisi komunikasi politik IPWS, Irfan Wahid manuver Mahfud mengkritik pemerintah tidak elok lantaran cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini juga masih berstatus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

“Pak Mahfud tentu bakal dinilai tidak menghargai kinerja mitra kerjanya di kabinet. Padahal baik dan buruknya kinerja tersebut juga ada peran Pak Mahfud di dalamnya," kata pria yang akrab disapa Ipang Wahid ini, Rabu (24/1).


Secara komunikasi politik, Mahfud MD seharusnya bersikap lebih cepat mundur dari kabinet. Hal itu akan berdampak positif bagi positioning-nya sebagai cawapres.

“Kalau saya jadi beliau, seharusnya mengambil panggung debat cawapres kemarin untuk menyatakan sikap mundur sebagai Menko Polhukam. Dengan begitu, Mahfud akan mendapatkan spotlight nasional dan mencuri perhatian," sambungnya.

Namun yang terjadi tidak demikian. Mahfud terus mengkritik pemerintah akan tetapi tetap mempertahankan jabatannya di pemerintahan.
 
“Artinya, Pak Mahfud MD tidak ingin kehilangan jabatan. Namun, pada sisi lainnya, ia juga ingin dinilai publik oposisi dengan pemerintahan Jokowi, agar kepentingan elektoral Pilpres 2024 ikut tersalurkan," tutup Ipang.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya