Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/RMOL
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap memihak pada salah satu kubu dalam Pemilu 2024 ini telah mencederai Reformasi.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan pemerintah bahwa Reformasi diperjuangkan untuk anti terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kita harus ingat sejarah juga bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan Tap MPR soal etika kehidupan bernegara. Tap mpr terkait dengan penyelenggara negara yang bebas KKN," tegas Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).
Pihaknya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa praktik KKN yang menyebabkan negara porak poranda.
"Saya perlu ingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, KKN-lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," tegasnya.
Jazilul mengatakan rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dan mampu mencerna pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statemen dari elite kita. Termasuk presiden, dan presiden kapanpun melekat jabatan itu meskipun di dalam UU boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti itu kan normatif. Karena hak itu melekat setiap saat," jelasnya.
"Jadi, rakyat memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan," sambungnya.
Wakil Ketua Umum PKB ini meminta kepada seluruh masyarakat agar menjaga demokrasi dengan baik.
"Kami minta semuanya mukul kentongan bangun kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutupnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi.
Namun, kata Jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
