Berita

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Ingatkan Jokowi soal Semangat Reformasi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap memihak pada salah satu kubu dalam Pemilu 2024 ini telah mencederai Reformasi.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan pemerintah bahwa Reformasi diperjuangkan untuk anti terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kita harus ingat sejarah juga bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan Tap MPR soal etika kehidupan bernegara. Tap mpr terkait dengan penyelenggara negara yang bebas KKN," tegas Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).


Pihaknya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa praktik KKN yang menyebabkan negara porak poranda.

"Saya perlu ingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, KKN-lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," tegasnya.

Jazilul mengatakan rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dan mampu mencerna pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statemen dari elite kita. Termasuk presiden, dan presiden kapanpun melekat jabatan itu meskipun di dalam UU boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti itu kan normatif. Karena hak itu melekat setiap saat," jelasnya.

"Jadi, rakyat memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan," sambungnya.

Wakil Ketua Umum PKB ini meminta kepada seluruh masyarakat agar menjaga demokrasi dengan baik.

"Kami minta semuanya mukul kentongan bangun kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi.

Namun, kata Jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya