Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/RMOL

Politik

DPR Bantah Hilirisasi Sebabkan Over Supply uang Berimbas Harga Nikel Jeblok

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hilirisasi yang dilakukan pemerintah terhadap sektor pertambangan dianggap bisa menyebabkan over supply (kelebihan pasokan) terhadap nikel akan membuat nilai atau harga nikel jeblok.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, harga nikel yang terus turun akibat dari kondisi dunia yang tidak stabil.

"Over supply nikel itu yang saat ini terjadi di dunia itu bukan karena kita mengekspor terlalu banyak ya, ekspor kita itu terserap dengan baik di luar negeri, masalahnya memang saat ini mengalami pelemahan, pelemahan secara global, global demandnya itu agak melemah," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).


Di sisi lain, komitmen Prabowo-Gibran terhadap ketahanan nikel di Indonesia itu perlu diperkuat. Terlebih, saat ini Prabowo dan Gibran berencana melakukan moratorium dulu smelter nikel.

"Karena kalau kita tidak melakukan moratorium nanti pada saat kita menguasai pembuatan produksi baterai lima sepuluh tahun yang akan datang nikelnya sudah habis. Ini berbahaya," ujarnya.

Eddy kembali menegaskan bahwa pernyataan adanya kelebihan pasokan nikel di Indonesia dan tidak laku di pasaran dunia merupakan pernyataan yang tidak benar.

"Saya tegaskan lagi bahwa tidak benar over supply dari Indonesia yang membuat harga Nikel jatuh. Kira meminta supaya proses pemberian izin smelter itu kita stop dulu," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya