Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/RMOL

Politik

DPR Bantah Hilirisasi Sebabkan Over Supply uang Berimbas Harga Nikel Jeblok

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hilirisasi yang dilakukan pemerintah terhadap sektor pertambangan dianggap bisa menyebabkan over supply (kelebihan pasokan) terhadap nikel akan membuat nilai atau harga nikel jeblok.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, harga nikel yang terus turun akibat dari kondisi dunia yang tidak stabil.

"Over supply nikel itu yang saat ini terjadi di dunia itu bukan karena kita mengekspor terlalu banyak ya, ekspor kita itu terserap dengan baik di luar negeri, masalahnya memang saat ini mengalami pelemahan, pelemahan secara global, global demandnya itu agak melemah," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).


Di sisi lain, komitmen Prabowo-Gibran terhadap ketahanan nikel di Indonesia itu perlu diperkuat. Terlebih, saat ini Prabowo dan Gibran berencana melakukan moratorium dulu smelter nikel.

"Karena kalau kita tidak melakukan moratorium nanti pada saat kita menguasai pembuatan produksi baterai lima sepuluh tahun yang akan datang nikelnya sudah habis. Ini berbahaya," ujarnya.

Eddy kembali menegaskan bahwa pernyataan adanya kelebihan pasokan nikel di Indonesia dan tidak laku di pasaran dunia merupakan pernyataan yang tidak benar.

"Saya tegaskan lagi bahwa tidak benar over supply dari Indonesia yang membuat harga Nikel jatuh. Kira meminta supaya proses pemberian izin smelter itu kita stop dulu," tutupnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya