Berita

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah/Ist

Politik

Minta Mahfud Mundur dari Kabinet, Fahri: Enggak Usah Cari Alasan

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) oleh Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah.

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri lewat akun media sosialnya, Rabu (24/1).


Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu berpendapat, sebagai menteri koordinator, Mahfud seharusnya bertanggung jawab atas kinerjanya dalam membuat sebuah kebijakan untuk rakyat.

Termasuk, kebijakan yang dikritisinya tersebut ketika debat cawapres beberapa hari lalu tentang pelanggaran norma politik dan keamanan yang dilakukan aparatur sipil negara.

Karena, selama ini Fahri menilai selama Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak ada kritik pedas kepada pemerintah. Setelah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud justru menyerang pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian dari itu.

Oleh sebab itu, Fahri mendesak cawapres nomor urut 3 itu untuk mundur sebagai menteri koordinator. Karena, kritikannya terhadap pemerintah kurang pas setelah menjadi capres bagi Ganjar Pranowo.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" tandas Fahri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya