Berita

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah/Ist

Politik

Minta Mahfud Mundur dari Kabinet, Fahri: Enggak Usah Cari Alasan

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) oleh Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah.

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri lewat akun media sosialnya, Rabu (24/1).


Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu berpendapat, sebagai menteri koordinator, Mahfud seharusnya bertanggung jawab atas kinerjanya dalam membuat sebuah kebijakan untuk rakyat.

Termasuk, kebijakan yang dikritisinya tersebut ketika debat cawapres beberapa hari lalu tentang pelanggaran norma politik dan keamanan yang dilakukan aparatur sipil negara.

Karena, selama ini Fahri menilai selama Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak ada kritik pedas kepada pemerintah. Setelah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud justru menyerang pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian dari itu.

Oleh sebab itu, Fahri mendesak cawapres nomor urut 3 itu untuk mundur sebagai menteri koordinator. Karena, kritikannya terhadap pemerintah kurang pas setelah menjadi capres bagi Ganjar Pranowo.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" tandas Fahri.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya