Berita

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah/Ist

Politik

Minta Mahfud Mundur dari Kabinet, Fahri: Enggak Usah Cari Alasan

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) oleh Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah.

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri lewat akun media sosialnya, Rabu (24/1).


Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu berpendapat, sebagai menteri koordinator, Mahfud seharusnya bertanggung jawab atas kinerjanya dalam membuat sebuah kebijakan untuk rakyat.

Termasuk, kebijakan yang dikritisinya tersebut ketika debat cawapres beberapa hari lalu tentang pelanggaran norma politik dan keamanan yang dilakukan aparatur sipil negara.

Karena, selama ini Fahri menilai selama Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak ada kritik pedas kepada pemerintah. Setelah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud justru menyerang pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian dari itu.

Oleh sebab itu, Fahri mendesak cawapres nomor urut 3 itu untuk mundur sebagai menteri koordinator. Karena, kritikannya terhadap pemerintah kurang pas setelah menjadi capres bagi Ganjar Pranowo.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" tandas Fahri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya