Berita

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah/Ist

Politik

Minta Mahfud Mundur dari Kabinet, Fahri: Enggak Usah Cari Alasan

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) oleh Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah.

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri lewat akun media sosialnya, Rabu (24/1).


Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu berpendapat, sebagai menteri koordinator, Mahfud seharusnya bertanggung jawab atas kinerjanya dalam membuat sebuah kebijakan untuk rakyat.

Termasuk, kebijakan yang dikritisinya tersebut ketika debat cawapres beberapa hari lalu tentang pelanggaran norma politik dan keamanan yang dilakukan aparatur sipil negara.

Karena, selama ini Fahri menilai selama Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak ada kritik pedas kepada pemerintah. Setelah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud justru menyerang pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian dari itu.

Oleh sebab itu, Fahri mendesak cawapres nomor urut 3 itu untuk mundur sebagai menteri koordinator. Karena, kritikannya terhadap pemerintah kurang pas setelah menjadi capres bagi Ganjar Pranowo.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" tandas Fahri.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya