Berita

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

10 Alasan yang Bikin Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

RABU, 24 JANUARI 2024 | 11:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, diyakini memiliki sejumlah pertimbangan atau alasan yang membuatnya berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada waktu yang dianggap tepat.

Menurut analisis Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, setidaknya ada 10 hal yang jadi pertimbangan Mahfud MD untuk meninggalkan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan saya, ada beberapa kalkulasi dari Bang Mahfud MD untuk mundur dari kabinet sebagai Menko Polhukam," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).


Pertama, kata Muslim, usia pemerintahan Jokowi tinggal 10 bulan lagi, sehingga jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah tidak efektif lagi di kabinet.

Kedua, Mahfud diyakini sudah tidak nyaman lagi dengan sejumlah kasus, seperti isu Rp349 triliun yang tidak jelas ujung pangkalnya.

"Bisa jadi diminta Jokowi untuk hentikan, sehingga Mahfud gerah. Meski kasus itu membuat Mahfud dinilai hanya sekadar menaikkan daya tawar untuk dapatkan kursi cawapres," terang Muslim.

Selanjutnya yang ketiga, Mahfud juga semakin gerah dengan adanya isu pemakzulan yang semakin kencang di masyarakat maupun di DPR yang dimotori Petisi 100, serta digaungkan kencang oleh tekanan media mainstream.

"Keempat, bisa jadi Mahfud MD juga menyadari pelanggaran konstitusi oleh Jokowi yang berada di belakang lolosnya Gibran sebagai cawapres yang tabrak UU dan etika di MK. Sehingga Anwar Usman dipecat sebagai Ketua MK. Sebagai mantan Ketua MK, Mahfud pasti berpihak pada Konstitusi," jelas Muslim.

Kelima, lanjut Muslim, Mahfud tidak mau ambil risiko akibat lemahnya kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Lalu, Mahfud juga enggan ikut terlibat dengan adanya campur tangan Jokowi sebagai presiden yang terlalu show off dengan cawe-cawe memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres nomor urut 2, yang diyakini merusak iklim demokrasi.

"Ketujuh, Mahfud MD pasti juga tersinggung sebagai manusia biasa. Merasa dipermainkan oleh anaknya Presiden (Jokowi), Gibran, yang tidak beretika dan tidak sopan menghadapi orang yang lebih tua. Bisa jadi Jokowi gagal didik anaknya berakhlak dan sopan santun di depan orang tua dan depan publik. Bisa jadi Mahfud MD tidak nyaman lagi sebagai Menko di bawah kendali Jokowi," terang Muslim.

Kemudian, Mahfud pasti berpikir panjang untuk tetap berada di kabinet menyusul adanya permusuhan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kesembilan, sambung Muslim, Mahfud lebih cepat mundur akan lebih baik. Karena dengan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud akan lebih fokus dan konsentrasi untuk menangkan pilpres bersama Ganjar.

"Kesepuluh, dengan segera mundur dari kabinet, Mahfud MD pasti menjadi figur idola bagi publik yang rindu akan pejabat yang junjung etika dan moral. Sesuatu yang sudah lama hilang di bangsa ini," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya