Berita

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

10 Alasan yang Bikin Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

RABU, 24 JANUARI 2024 | 11:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, diyakini memiliki sejumlah pertimbangan atau alasan yang membuatnya berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada waktu yang dianggap tepat.

Menurut analisis Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, setidaknya ada 10 hal yang jadi pertimbangan Mahfud MD untuk meninggalkan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan saya, ada beberapa kalkulasi dari Bang Mahfud MD untuk mundur dari kabinet sebagai Menko Polhukam," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).


Pertama, kata Muslim, usia pemerintahan Jokowi tinggal 10 bulan lagi, sehingga jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah tidak efektif lagi di kabinet.

Kedua, Mahfud diyakini sudah tidak nyaman lagi dengan sejumlah kasus, seperti isu Rp349 triliun yang tidak jelas ujung pangkalnya.

"Bisa jadi diminta Jokowi untuk hentikan, sehingga Mahfud gerah. Meski kasus itu membuat Mahfud dinilai hanya sekadar menaikkan daya tawar untuk dapatkan kursi cawapres," terang Muslim.

Selanjutnya yang ketiga, Mahfud juga semakin gerah dengan adanya isu pemakzulan yang semakin kencang di masyarakat maupun di DPR yang dimotori Petisi 100, serta digaungkan kencang oleh tekanan media mainstream.

"Keempat, bisa jadi Mahfud MD juga menyadari pelanggaran konstitusi oleh Jokowi yang berada di belakang lolosnya Gibran sebagai cawapres yang tabrak UU dan etika di MK. Sehingga Anwar Usman dipecat sebagai Ketua MK. Sebagai mantan Ketua MK, Mahfud pasti berpihak pada Konstitusi," jelas Muslim.

Kelima, lanjut Muslim, Mahfud tidak mau ambil risiko akibat lemahnya kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Lalu, Mahfud juga enggan ikut terlibat dengan adanya campur tangan Jokowi sebagai presiden yang terlalu show off dengan cawe-cawe memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres nomor urut 2, yang diyakini merusak iklim demokrasi.

"Ketujuh, Mahfud MD pasti juga tersinggung sebagai manusia biasa. Merasa dipermainkan oleh anaknya Presiden (Jokowi), Gibran, yang tidak beretika dan tidak sopan menghadapi orang yang lebih tua. Bisa jadi Jokowi gagal didik anaknya berakhlak dan sopan santun di depan orang tua dan depan publik. Bisa jadi Mahfud MD tidak nyaman lagi sebagai Menko di bawah kendali Jokowi," terang Muslim.

Kemudian, Mahfud pasti berpikir panjang untuk tetap berada di kabinet menyusul adanya permusuhan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kesembilan, sambung Muslim, Mahfud lebih cepat mundur akan lebih baik. Karena dengan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud akan lebih fokus dan konsentrasi untuk menangkan pilpres bersama Ganjar.

"Kesepuluh, dengan segera mundur dari kabinet, Mahfud MD pasti menjadi figur idola bagi publik yang rindu akan pejabat yang junjung etika dan moral. Sesuatu yang sudah lama hilang di bangsa ini," pungkas Muslim.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya