Berita

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

10 Alasan yang Bikin Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

RABU, 24 JANUARI 2024 | 11:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, diyakini memiliki sejumlah pertimbangan atau alasan yang membuatnya berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada waktu yang dianggap tepat.

Menurut analisis Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, setidaknya ada 10 hal yang jadi pertimbangan Mahfud MD untuk meninggalkan jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

"Dugaan saya, ada beberapa kalkulasi dari Bang Mahfud MD untuk mundur dari kabinet sebagai Menko Polhukam," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).


Pertama, kata Muslim, usia pemerintahan Jokowi tinggal 10 bulan lagi, sehingga jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah tidak efektif lagi di kabinet.

Kedua, Mahfud diyakini sudah tidak nyaman lagi dengan sejumlah kasus, seperti isu Rp349 triliun yang tidak jelas ujung pangkalnya.

"Bisa jadi diminta Jokowi untuk hentikan, sehingga Mahfud gerah. Meski kasus itu membuat Mahfud dinilai hanya sekadar menaikkan daya tawar untuk dapatkan kursi cawapres," terang Muslim.

Selanjutnya yang ketiga, Mahfud juga semakin gerah dengan adanya isu pemakzulan yang semakin kencang di masyarakat maupun di DPR yang dimotori Petisi 100, serta digaungkan kencang oleh tekanan media mainstream.

"Keempat, bisa jadi Mahfud MD juga menyadari pelanggaran konstitusi oleh Jokowi yang berada di belakang lolosnya Gibran sebagai cawapres yang tabrak UU dan etika di MK. Sehingga Anwar Usman dipecat sebagai Ketua MK. Sebagai mantan Ketua MK, Mahfud pasti berpihak pada Konstitusi," jelas Muslim.

Kelima, lanjut Muslim, Mahfud tidak mau ambil risiko akibat lemahnya kepemimpinan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Lalu, Mahfud juga enggan ikut terlibat dengan adanya campur tangan Jokowi sebagai presiden yang terlalu show off dengan cawe-cawe memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres nomor urut 2, yang diyakini merusak iklim demokrasi.

"Ketujuh, Mahfud MD pasti juga tersinggung sebagai manusia biasa. Merasa dipermainkan oleh anaknya Presiden (Jokowi), Gibran, yang tidak beretika dan tidak sopan menghadapi orang yang lebih tua. Bisa jadi Jokowi gagal didik anaknya berakhlak dan sopan santun di depan orang tua dan depan publik. Bisa jadi Mahfud MD tidak nyaman lagi sebagai Menko di bawah kendali Jokowi," terang Muslim.

Kemudian, Mahfud pasti berpikir panjang untuk tetap berada di kabinet menyusul adanya permusuhan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kesembilan, sambung Muslim, Mahfud lebih cepat mundur akan lebih baik. Karena dengan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud akan lebih fokus dan konsentrasi untuk menangkan pilpres bersama Ganjar.

"Kesepuluh, dengan segera mundur dari kabinet, Mahfud MD pasti menjadi figur idola bagi publik yang rindu akan pejabat yang junjung etika dan moral. Sesuatu yang sudah lama hilang di bangsa ini," pungkas Muslim.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya