Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

Dibantah Siti Nurbaya soal Data Deforestasi, Ini Jawaban Mahfud MD

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menjawab pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya perihal data deforestasi mencapai 12,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir adalah keliru.

Menurut Mahfud, data yang disampaikan dalam debat cawapres Minggu malam (21/1) berbeda cara baca dengan data yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Memang betul bukan kesalahan tapi perbedaan membaca data. Yang disampaikan Bu Siti Nurbaya itu adalah Deforestasi Netto, data yang ada di  KLH dan di BPS itu yang memang ada di situ. Sedangkan data yang saya baca dari, Global Forest Watch dunia,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (23/1).


Mahfud mengurai, Global Forest Watch itu memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan Deforestasi Netto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi.

“Sehingga sisanya catatan oleh Bu Siti Nurbaya. Padahal, yang rusak sebelum reforestasi itu tetap rusak karena terjadi deforestasi,” jelas Menko Polhukam RI ini.

Atas dasar itu, Mahfud menyebut bahwa data Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut berbeda dengan data yang diperolehnya dalam hal deforestasi.

“Seperti data yang ada di BPS dan juga LHK saya juga baca. Dan ini sebenarnya sudah ditulis secara menghitung seperti ini oleh Prof. Hariadi Kartodirdjo pada 9 November 2021 atau 2022 teori menghitung ini,” tuturnya.

“Saya pakai Global Forest Watch ini dan tidak ada yang salah, cuma Bu Siti Nurbaya mengurangi dengan tambahan tapi di tempat lain, yang rusak lebih dulu kan tidak tertutupi juga, tidak terbaiki. Itu saja, tidak apa-apa bagus ini. Sama-sama benar,” demikian Mahfud.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya