Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

Dibantah Siti Nurbaya soal Data Deforestasi, Ini Jawaban Mahfud MD

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menjawab pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya perihal data deforestasi mencapai 12,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir adalah keliru.

Menurut Mahfud, data yang disampaikan dalam debat cawapres Minggu malam (21/1) berbeda cara baca dengan data yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Memang betul bukan kesalahan tapi perbedaan membaca data. Yang disampaikan Bu Siti Nurbaya itu adalah Deforestasi Netto, data yang ada di  KLH dan di BPS itu yang memang ada di situ. Sedangkan data yang saya baca dari, Global Forest Watch dunia,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (23/1).


Mahfud mengurai, Global Forest Watch itu memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan Deforestasi Netto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi.

“Sehingga sisanya catatan oleh Bu Siti Nurbaya. Padahal, yang rusak sebelum reforestasi itu tetap rusak karena terjadi deforestasi,” jelas Menko Polhukam RI ini.

Atas dasar itu, Mahfud menyebut bahwa data Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut berbeda dengan data yang diperolehnya dalam hal deforestasi.

“Seperti data yang ada di BPS dan juga LHK saya juga baca. Dan ini sebenarnya sudah ditulis secara menghitung seperti ini oleh Prof. Hariadi Kartodirdjo pada 9 November 2021 atau 2022 teori menghitung ini,” tuturnya.

“Saya pakai Global Forest Watch ini dan tidak ada yang salah, cuma Bu Siti Nurbaya mengurangi dengan tambahan tapi di tempat lain, yang rusak lebih dulu kan tidak tertutupi juga, tidak terbaiki. Itu saja, tidak apa-apa bagus ini. Sama-sama benar,” demikian Mahfud.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya