Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Survei: Mayoritas Mahasiswa Terima Money Politics tapi Tak Memilih

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mayoritas mahasiswa menerima uang dari praktik money politics, tetapi cenderung tidak memilih kandidat Caleg ataupun Cawapres itu.

Hal itu terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan agensi public relations dan public affairs Praxis pada 2024.

Survei yang melibatkan 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-24 tahun di 34 provinsi di Indonesia itu menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak terlalu berpengaruh, karena mahasiswa memiliki pandangan kritis dan jauh lebih independen dengan pilihannya.


Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 42,96 persen mahasiswa menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat Caleg maupun Cawapres. Sementara, 20,08 persen mahasiswa akan menerima uang dan akan memilih kandidat.

Selain itu, 10,99 persen lainnya menyatakan tidak akan menerima uang dan tidak akan memilih kandidat.

Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, riset menunjukkan pandangan mahasiswa yang independen.

“Fakta membuktikan bahwa praktik politik uang tidak mampu mempengaruhi pilihan mereka. Saya berharap survei ini dapat mendorong mahasiswa untuk memilih dengan bijak demi menjaga keberlanjutan ekosistem demokrasi yang sehat,” kata Sofyan, dikutip Selasa (23/1).

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, dalam pemaparan hasil penelitian kualitatif itu menjelaskan alasan mahasiswa masih menerima uang meski mayoritas tidak akan memilih.

“Pemilu diibaratkan seperti ‘pesta’, sehingga memberikan dan menerima uang maupun barang dianggap sebagai sesuatu yang harus atau wajar untuk dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam temuan itu, sebanyak 65,73 persen mahasiswa pesimis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Analisis Socioeconomic Status (SES) dalam survey tersebut juga menunjukkan semakin tinggi SES, maka praktik politik uang semakin tidak efektif.

Data menunjukkan, sebanyak 15,94 persen dari upper class, 19,89 persen dari middle class, dan 29,21 persen dari lower class mengaku akan menerima uang dan memilih kandidat yang diminta.

Di sisi lain, 47,51 persen dari upper class, 41,98 persen dari middle class, dan 27,12 persen dari lower class mengatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta.

Sementara itu, 13,07 persen dari upper class, 10,46 persen dari middle class, dan 9,87 persen dari lower class menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya