Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Survei: Mayoritas Mahasiswa Terima Money Politics tapi Tak Memilih

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mayoritas mahasiswa menerima uang dari praktik money politics, tetapi cenderung tidak memilih kandidat Caleg ataupun Cawapres itu.

Hal itu terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan agensi public relations dan public affairs Praxis pada 2024.

Survei yang melibatkan 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-24 tahun di 34 provinsi di Indonesia itu menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak terlalu berpengaruh, karena mahasiswa memiliki pandangan kritis dan jauh lebih independen dengan pilihannya.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 42,96 persen mahasiswa menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat Caleg maupun Cawapres. Sementara, 20,08 persen mahasiswa akan menerima uang dan akan memilih kandidat.

Selain itu, 10,99 persen lainnya menyatakan tidak akan menerima uang dan tidak akan memilih kandidat.

Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, riset menunjukkan pandangan mahasiswa yang independen.

“Fakta membuktikan bahwa praktik politik uang tidak mampu mempengaruhi pilihan mereka. Saya berharap survei ini dapat mendorong mahasiswa untuk memilih dengan bijak demi menjaga keberlanjutan ekosistem demokrasi yang sehat,” kata Sofyan, dikutip Selasa (23/1).

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, dalam pemaparan hasil penelitian kualitatif itu menjelaskan alasan mahasiswa masih menerima uang meski mayoritas tidak akan memilih.

“Pemilu diibaratkan seperti ‘pesta’, sehingga memberikan dan menerima uang maupun barang dianggap sebagai sesuatu yang harus atau wajar untuk dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam temuan itu, sebanyak 65,73 persen mahasiswa pesimis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Analisis Socioeconomic Status (SES) dalam survey tersebut juga menunjukkan semakin tinggi SES, maka praktik politik uang semakin tidak efektif.

Data menunjukkan, sebanyak 15,94 persen dari upper class, 19,89 persen dari middle class, dan 29,21 persen dari lower class mengaku akan menerima uang dan memilih kandidat yang diminta.

Di sisi lain, 47,51 persen dari upper class, 41,98 persen dari middle class, dan 27,12 persen dari lower class mengatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta.

Sementara itu, 13,07 persen dari upper class, 10,46 persen dari middle class, dan 9,87 persen dari lower class menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya