Berita

Pengurus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dalam sebuah kegiatan/RMOLJabar

Politik

Walhi: Tiga Cawapres Tak Berani Singgung UU Cipta Kerja, Biang Kerusakan Lingkungan

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 20:56 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menilai debat Cawapres tidak substansial. Ketiga Cawapres tidak satupun yang mengulas masalah UU Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan.

Seperti diketahui, debat Cawapres yang berlangsung di JCC, Jakarta, Minggu (21/1), mengusung tema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria, serta Masyarakat Adat.

Menurut Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Haerudin Inas, berdasar pantauannya, para Cawapres tidak begitu substansi dalam membahas lingkungan.


"Masih bias soal menghapus kebijakan anti lingkungan," kata Inas, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Senin (22/1).

Dikatakan juga, tema lingkungan hidup yang ditetapkan KPU RI juga belum begitu substansi dari sisi gagasan yang disampaikan para Cawapres.

"Baik buruknya kondisi lingkungan hidup ditentukan kebijakan yang sudah ada dan yang seharusnya mereka lakukan ke depan. Ketiga Cawapres tak ada yang berani menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) merupakan kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup," paparnya.

Melalui skema UUCK, kata Inas, Amdal yang wajib ada pada praktik-praktik pertambangan dan lainnya telah dilemahkan.

"Mereka tak berani mengatakan bahwa UUCK sumber masalah terjadinya kerusakan lingkungan, hingga berakibat perubahan iklim," singgungnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya