Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Tolak Persyaratan Hamas untuk Mengakhiri Perang

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Persyaratan yang diajukan Hamas untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membebaskan para sandera yang tersisa, ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (21/1), Netanyahu mengaku tidak bisa menerima persyaratan tersebut karena Hamas meminta Israel menarik pasukan dari Gaza.

“Hamas menuntut diakhirinya perang, penarikan pasukan kami dari Gaza, pembebasan semua pembunuh dan pemerkosa,” kata Netanyahu, seperti dimuat The New Arab.


Dia juga menolak persyaratan yang meminta agar pasukan Israel membiarkan Hamas tetap berdiri.

“Saya langsung menolak syarat yang diajukan monster Hamas,” tegasnya.

Sebuah kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat, Qatar dan Mesir akhir November lalu menghasilkan gencatan senjata selama sepekan dan pembebasan lebih dari 100 dari sekitar 240 sandera Israel yang ditawan militan Hamas 7 Oktober lalu.

Sebagai imbalan, Israel membebaskan 240 wanita dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Tel Aviv.

Sejak perjanjian itu berakhir, Netanyahu tengah mencari cara untuk membebaskan 136 sandera yang masih disandera.

Baru-baru ini, Netanyahu menolak rencana pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir di Jalur Gaza.

Penolakan itu didasari oleh kekhawatiran Netanyahu tentang jaminan keamanan nasional jika tentaranya ditarik dari wilayah kantong tersebut.

“Saya tidak akan berkompromi mengenai kendali penuh keamanan Israel atas seluruh wilayah sebelah barat Sungai Yordan,” tegasnya.

Sejak melancarkan serangan balasan pada Hamas 7 Oktober lalu, Israel dilaporkan telah membunuh lebih dari 25 ribu warga palestina.

Dengan jumlah korban jiwa yang begitu banyak, Israel dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida. Saat ini kasusnya tengah diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya