Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Migrant Care Peroleh Laporan Ada Belasan Ribu Pemilih Ganda di AS

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 17:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih yang ganda di daerah pemilihan luar negeri, dilaporkan warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS) kepada Migrant CARE.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menjelaskan, pihaknya kini tengah menindaklanjuti laporan warga diaspora di negeri Paman Sam tersebut.

"Migrant CARE telah menerima informasi dan pengaduan dari diaspora Indonesia di New York, Amerika Serikat mengenai kejanggalan yang ada dalam DPT LN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) yang ditetapkan oleh PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) New York," ujar Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/1).


Dia memastikan, verifikasi yang dilakukan dari data pemilih ganda yang ditemukan itu telah dilakukan.

"Atas informasi dan pengaduan tersebut Migrant CARE melakukan verifikasi atas DPT LN tersebut yang terdiri dari 11.141 pemilih," sambungnya memaparkan.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan hasil verifikasi tersebut, yang salah satunya adalah model penggandaan data pemilih di negara bagian AS itu.

"Berdasarkan verifikasi tersebut ditemukan beberapa data bermasalah dari DPT LN tersebut antara lain, nama nama berganda dengan pilihan metode pemilihan yang berbeda-beda," demikian Wahyu menambahkan.

Khusus mekanisme pemilihan di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 3 model. Yakni pertama melalui tempat pemungutan suara luar negeri (TPS-LN).

Kemudian yang kedua, KPU menyediakan metode pemilihan pos, dimana surat suara dikirim ke alamat masing-masing pemilih, dan dikembalikan lagi ke alamat kantor PPLN.

Adapun metode pemilihan ketiga adalah Kotak Suara Keliling (KSK), yang dalam praktiknya petugas menyambangi rumah-rumah warga diaspora.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya