Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Migrant Care Peroleh Laporan Ada Belasan Ribu Pemilih Ganda di AS

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 17:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih yang ganda di daerah pemilihan luar negeri, dilaporkan warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS) kepada Migrant CARE.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menjelaskan, pihaknya kini tengah menindaklanjuti laporan warga diaspora di negeri Paman Sam tersebut.

"Migrant CARE telah menerima informasi dan pengaduan dari diaspora Indonesia di New York, Amerika Serikat mengenai kejanggalan yang ada dalam DPT LN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) yang ditetapkan oleh PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) New York," ujar Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/1).


Dia memastikan, verifikasi yang dilakukan dari data pemilih ganda yang ditemukan itu telah dilakukan.

"Atas informasi dan pengaduan tersebut Migrant CARE melakukan verifikasi atas DPT LN tersebut yang terdiri dari 11.141 pemilih," sambungnya memaparkan.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan hasil verifikasi tersebut, yang salah satunya adalah model penggandaan data pemilih di negara bagian AS itu.

"Berdasarkan verifikasi tersebut ditemukan beberapa data bermasalah dari DPT LN tersebut antara lain, nama nama berganda dengan pilihan metode pemilihan yang berbeda-beda," demikian Wahyu menambahkan.

Khusus mekanisme pemilihan di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 3 model. Yakni pertama melalui tempat pemungutan suara luar negeri (TPS-LN).

Kemudian yang kedua, KPU menyediakan metode pemilihan pos, dimana surat suara dikirim ke alamat masing-masing pemilih, dan dikembalikan lagi ke alamat kantor PPLN.

Adapun metode pemilihan ketiga adalah Kotak Suara Keliling (KSK), yang dalam praktiknya petugas menyambangi rumah-rumah warga diaspora.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya