Berita

Jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Abdul Rochim/Ist

Politik

Samakan PKS dengan Wahabi, Penyataan Gus Miftah Tak Berdasar

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 10:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan penceramah kondang Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diidentikkan dengan paham Wahabi, disesalkan Jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Abdul Rochim.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pernyataan Gus Miftah yang saat ini mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpotensi memecah belah umat.

"Gus Miftah Sudah seharusnya menghargai posisi PKS yang mendukung paslon 1 dan tidak perlu berstatement pada posisi yang di luar konteks politik," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/1).


Sebagai seorang pendakwah, lanjut Abdul Rochim, Gus Miftah seharusnya menyampaikan nasihat yang menyejukkan dan mempersatukan. Bukan adu domba yang belum tentu kebenarannya.

"Pernyataan itu pun tidak berdasar. Saya tau persis di PKS itu banyak sekali orang yang menganut ahlussunnah wal jamaah. Termasuk Presiden PKS," tegas Abdul Rochim.

Gus Miftah menyebut PKS identik dengan Wahabi ketika memberi ceramah di pengajian akbar yang digelar oleh PWNU Lampung di Lapangan Cipta Karya, Lampung Selatan, pada Jumat (12/1).

Pengajian ini dihadiri oleh Ketum Muslimat NU sekaligus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketum PAN sekaligus Mendag Zulkifli Hasan, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

"(Dakwah yang) Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS," kata Gus Miftah dalam potongan video yang dilihat redaksi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya