Pemprov DKI Diingatkan Patuhi Aturan Pemilu

Penyelenggara pemilu  didorong menciptakan situasi kondusif jelang pemungutan suara. Termasuk Pemprov DKI Jakarta juga wajib menaati peraturan dan perundang-undangan dalam menjalankan setiap tahapan. Dengan demikian, segala potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dapat diantisipasi sedini mungkin.

“Semua pihak termasuk Pemmprov DKI harus tegak lurus dengan peraturan yang ada. Jadi semua potensi yang dianggap penyelewengan terhadap peraturan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan tindakan sedini mungkin,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dikutip Senin (22/1).

Menurut Rio, perlu sosialisasi secara aktif sebagai langkah protektif mengatisipasi isu yang bisa meresahkan masyarakat. Seperti isu SARA dan isu yang bersifat kelompok. Penyelenggara pemilu diharapkan menjalankan aturan secara tegas.

“Misalnya penggunaan isu SARA, penggunaan isu-isu yang sifatnya kelompok itu tidak boleh. Harus segera dilakukan counter attack jangan dilakukan pembiaran, sehingga itu menjadi sesuatu yang memang dihindari masyarakat atau siapapun juga," kata Rio.

Forum-forum komunikasi, sambung Rio, harus dilaksanakan secara intensif. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019 terdapat “Rumah Pemilu” di setiap wilayah Jakarta. Wadah tersebut beranggotakan peserta pemilu, diinisiasi dan difasilitasi Pemprov DKI. Tujuannya, memperkenalkan program-program penunjang demi terciptanya pemilu yang kondusif.

Selain itu, tegas dia, seluruh perangkat negara harus standby dan membangun komunikasi yang kuat di seluruh lapisan masyarakat. Termasuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menginformasikan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

“Makin dekat pengaduan itu maka makin kita bisa melakukan antisipasi,” demikian Rio.