Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
LOOK a burning house. Rampoklah rumah tetanggamu yang sedang kebakaran. Istilah ini pernah dipopulerkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam salah satu ceramahnya tentang teori strategi militer.
Kalau dulu Prabowo ceramah soal teori, tapi sekarang strategi ini justru dipraktikan (dilakukan) oleh rival politiknya untuk membakar rumah besar koalisi Prabowo-Gibran.
Isu (gosip) politik yang ditiupkan ke arah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap sebagai king maker, master mind atau otak di belakang koalisi Prabowo-Gibran adalah untuk membuat situasi “rumah terbakar” itu seolah sedang terjadi.
Paling gres adalah dengan meniupkan gosip tentang mundurnya menteri-menteri andalan Jokowi. Ada nama-nama seperti Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, yang setelah dikonfirmasi para wartawan mereka berdua cuma tertawa dan terus bekerja. Kerja… kerja… kerja…
Bagaimana mau membakar “rumah besar” koalisi Prabowo-Gibran yang dianggap kuat didukung oleh Jokowi? Lha, tingkat kesukaan rakyat atau approval rate-nya yang kabarnya bisa mencapai 80 persen.
Aplikasi teori militer “membakar rumah lalu rampok” yang sedang dilakukan lawan politik Prabowo-Gibran (jelasnya koalisi Jokowi) sudah salah kaprah sejak asumsi dasarnya.
Bagaimana mungkin membangkitkan suasana revolusi kalau rakyat sendiri suka dengan pemerintah? Ini seperti mimpi di siang bolong oleh para badrun (banteng-kadrun) yang sedang mengigau. Ngelindur. Bagaimana mungkin yang 20 persen frustrasi melawan yang 80 persen puas. Gampangnya begitu.
Teori fasis
loot a burning house dicetuskan oleh Joseph Goebbels yang merupakan salah satu menteri propagandanya Adolf Hitler. Dulu Goebbels-lah yang meramu hidangan kebencian sedemikian rupa untuk kemudian disodorkan ke depan hidung para fanatik Partai Nazi. Lalu disebarluaskan para pemandu-soraknya demi menghasut publik luas.
Kita ingat mengenai doktrin yang diajarkan Goebbels, “Kebohongan yang dibombardir atau dikampanyekan terus menerus secara sistematis akan dipersepsi seolah sebagai suatu kebenaran.”
Isu kebangkitan PKI, gosip mahkamah keluarga, isu pelanggar HAM, gosip pelanggar konstitusi dan sebagainya adalah isu-isu yang sengaja dikemas untuk terus meneruskan digaungkan oleh koalisi pecundang supaya akhirnya dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Diterima tanpa nalar kritis lagi. Publik jadi seperti dicokok hidungnya.
Di era media sosial yang langsung masuk ke genggaman setiap individu secara massif menjadi senjata ampuh untuk menghipnotis massa. Pertemuan tatap muka di lapangan terbuka diberi alternatif oleh media sosial. Komunikasi massa menemukan formatnya yang baru.
Koalisi pecundang mendapatkan media baru yang murah-meriah, berhubung dukungan logistik dari partai utamanya pun sudah menipis. Sehingga mereka mesti membuat dompet-donasi ke publik pendukungnya.
Tidak ada yang salah dengan donasi, hanya disayangkan jika penggunaanya semata untuk kampanye hitam ala Goebbels, bukan untuk pendidikan politik yang sehat dan mencerdaskan.
Ulah seperti ini menjadi sekedar persekongkolan busuk para pecundang. Koalisi seperti ini kerap menjadi salah tingkah, dan koalisinya pun jadi koalisi salah langkah.
Sayang sekali memang.
Penulis adalah Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta
