Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/Repro

Politik

Soal Pembangunan Desa, Mahfud MD: Negara Jangan Terlalu Intervensi!

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menyoroti masih banyaknya desa yang lamban berkembang. Ia menilai hal itu lantaran negara yang terlalu mengintervensi.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam debat cawapres keempat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

Menurut Mahfud, lambannya perkembangan desa-desa tersebut karena negara terlalu banyak mengintervensi, khususnya yang bersifat administratif.


Meski begitu, Mahfud mengatakan, pasangannya, Ganjar Pranowo telah program 1000 Embung, Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan hingga Pembangunan Irigasi dalam rangka mengatasi persoalan yang terjadi di desa. Sebagai contoh, ia menyebut Desa Panggungharjo di Yogyakarta.

“Desa Panggungharjo itu dikenal sangat maju, koperasi jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” kata Mahfud.

Untuk itu seharusnya, kata Mahfud, pepatah 'Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto' atau 'desa membawa cara, negara membawa penataan' harus ditegakkan.

“Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto, ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal hal administratif,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya