Berita

Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar saat tanya jawab dengan Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024/RMOL

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Slepet Cak Imin: Pak Gibran Harus Tahu Persis, Redistribusi Lahan Tidak Sama dengan Sertifikasi

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 21:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Redistribusi lahan tidak sama dengan sertifikasi. Apalagi, bagi-bagi sertifikat tanah yang sering dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak masuk dalam redistribusi aset dan lahan.

Hal itu merupakan tanggapan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi jawaban Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka terkait subtema Agraria tentang strategi mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi.

"Pak Gibran harus tahu persis ya, bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi," kata Cak Imin dalam debat capres-cawapres keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam (21/1).


Cak Imin mengatakan, pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86/2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga, jika Perpres tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah masyarakat.

Apalagi, kata Cak Imin, prinsip dasar distribusi melekat dalam konstitusi, bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara. Sehingga, tugas adanya pemerintah adalah membagi aset tanah dalam reforma agraria.

"Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, redistribusi lahan. Sehingga kita harus rubah, dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera," pungkas Cak Imin.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya